MATARAM – Hingga Rabu 27 Mei 2020 lalu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan 67 tenaga medis di NTB positif terpapar COVID-19.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr Nurhandini Eka Dewi dalam keterangan persnya menjelaskan, 67 tenaga kesehatan tersebut tersebar di enam rumah sakit dan satu puskesmas di NTB. Mereka terdiri dari dokter delapan orang, perawat 54 orang, apoteker tiga orang, tenaga gizi dan radiologi masing-masing satu orang.
“Sampai dengan saat ini ada 67 orang atau 11,9 persen tenaga kesehatan kami yang positif COVID-19 dan 64 masih dirawat,” katanya.
Jika dilihat dari jenis kelamin, tenaga medis perempuan lebih banyak terpapar dengan jumlah 38 orang dan laki-laki 29 orang. “Kenapa lebih banyak terkena perempuan, karena memang perawat kami lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bahkan, di antara tenaga kesehatan ini sudah ada yang menulari keluarganya,” ujarnya.
Para tenaga kesehatan yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut, kata Nurhandini Eka Dewi, ada yang terpapar karena kontak dengan pasien positif dan kontak sesama tenaga kesehatan.
Banyak pihak mengaitkan masalah ini dengan kualitas APD yang digunakan tim medis. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan para tenaga medis di RSUP NTB dan fasilitas penanganan Covid19 dibawah otoritas provinsi telah berstandar nasional.
“Penggunaan APD Tim medis kita itu dari Kemenkes RI dan BNPB. Buatan UMKM atau IKM lokal belum di gunakan, kecuali untuk petugas lapangan saja,” kata, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Eka Nurhandini,dalam keterangan persnya, Kamis (28/5).
Dinkes NTB kata dr. Eka menegaskan, informasi yang mengait ngaitkan terjangkitnya tenaga medis di NTB karena kualitas APD buatan IKM lokal kita, sama sekali tidak benar. Buatan IKM pun, kata dia, telah discreening dan di seleksi agar memenuhi standar karantina kesehatan.
Menurutnya, untuk saat ini APD bantuan pusat masih sangat cukup. Jadi APD UKM dan IKM belum digunakan. Pemerintah NTB memastikan terus mendorong agar industri kecil lokal kita mampu membuat bahan atau peralatan APD yang sesuai standar. Itu karena Pemprov NTB mengacu kepada kesiap siagaan atau mitigasi bencana dimasa yang akan datang utamanya pandemi Covid19 ini.
NTB punya komitmen mendorong kemandirian industri kita sendiri, termasuk industri dibidang kesehatan. Jadi semuanya telah direncanakan serta di hitung pemerintah secara matang. ”Kita arahkan penggunaan APD buatan IKM kita untuk petugas medis lapangan yang tidak kontak langsung dengan pasien,” ujarnya.
“Mereka ini sudah memakai alat pelindung diri (APD) level II dan III masih juga tembus. Apalagi masyarakat yang tidak menggunakan APD atau pun tidak menerapkan protokol COVID-19, seperti menggunakan masker, cuci tangan dan menerapkan physical distancing dan tetap di rumah,” kata Dokter Eka. (red)
