SUMBAWA – Bawaslu Kabupaten Sumbawa melaksanakan pengawasan terhadap proses pengecekan logistik oleh KPU Kabupaten Sumbawa di gudang pengelolaan logistik, Jum’at, (20/11/2020).
Disamping memastikan jumlah keseluruhan surat suara dan dalam keadaan baik (tidak cacat), tempat penyimpanan juga harus dipastikan jauh dari kelembaban agar surat suara tidak rusak.
Tidak hanya pengawasan saat pengecekan, tapi sebelumnya Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga melakukan pengawasan di tempat percetakan oleh PT. Temperina Media Grapika di Jember Jawa Timur.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu, Hamdan, S.Sos.I menyampaikan, pengawasan oleh Bawaslu guna memastikan seluruh Proses yang dilaksanakan sesuai prosedur serta Jumlah yang dicetak sesuai kebutuhan sebagaimana amanat Undang-undang.
Selain jumlah, lanjutnya, kualitas surat suara dan proses percetakan harus dilakukan secara profesional.
”Hasil koordinasi dengan teman teman KPU Sumbawa, surat suara akan segera disortir dan dilakukan pelipatan. Untuk wilayah wilayah kepulauan dan terisolir akan segera di distribusi kan, sehingga pada tanggal 8 Desember nanti seluruh kebutuhan logistik Pilkada sudah berada di TPS,” jelasnya.
Sementara untuk surat suara yang dicetak pada Pilkada Sumbawa Berjumlah 346.077 dengan rincian Jumlah DPT Pilkada 337.145, Surat Suara Cadangan 2,5 persen sejumlah 8.932 dan Surat Suara Pemilihan Ulang sebanyak 2.000 Surat Suara.
Untuk diketahui bahwa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa telah tiba di Sumbawa Jumat (20/11/2020) sekitar pukul 02.15 dini hari. Surat suara tersebut dikirim dari Jember, Jawa Timur menuju ke Kabupaten Sumbawa menggunakan jalur darat dengan pengawalan ketat personil Polres Sumbawa.
Setibanya dikantor KPU, surat suara selanjutnya disimpan di gudang pengelolaan logistik KPU Sumbawa di eks kantor Arpusda, sebelum dilakukan sortir dan proses pelipatan.
Menurut pihak KPU, surat suara tersebut dikirim dari percetakan yang ditunjuk oleh KPU RI yakni PT. Temprina Jember. Seluruhnya berjumlah 346.077 termasuk cadangan 2,5 persen ditambah 2.000 surat untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). (red)
