Bupati Sumbawa Ancam Sanksi ASN Tolak Vaksin

Bagikan berita

SUMBAWA, Samotamedia.com – Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah melakukan intervensi percepatan vaksinasi. Salah satunya dengan memastikan seluruh ASN disuntik vaksin. Bagi ASN yang menolak vaksin akan disanksi berupa penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal itu disampaikan bupati dalam Rakor Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama Forkopimda dan Kepala OPD di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin 8 November 2021 lalu.

Sanksi tersebut mulai diberlakukan pada Desember 2021 mendatang, dibarengi dengan surat edaran. Namun penerapan kebijakan ini terdapat pengecualian bagi ASN yang secara medis tidak memenuhi syarat untuk menerima vaksin, dan harus dibuktikan melalui pernyataan medis secara resmi.

”Akan segera dikeluarkan surat edaran sebagai dasar pemberlakuan sanksi penundaan pembayaran TPP Bulan Desember 2021 dan seterusnya bagi ASN yang tidak mau divaksin,” ujar bupati.

Penegasan ini menurut Bupati, merupakan upaya mendorong percepatan vaksinasi yang berdasarkan data capaian vaksinasi di Kabupaten Sumbawa masih tergolong rendah. Di samping menjadikan ASN sebagai ujung tombak dan contoh bagi masyarakat.

Baca juga:  Bakohumas Rapatkan Barisan, Kuatkan Sosialisasi dan Edukasi Covid-19

Berdasarkan data capaian vaksin di Kabupaten Sumbawa sampai tanggal 6 November 2021, untuk dosis 1 berdasarkan input data manual sebanyak 171.226 orang atau 44,31 persen. Sedangkan input data online (KPCPEN/PCARE) sebanyak 161.717 orang atau 41,85 persen. Terdapat selisih data sebanyak 9.509 orang atau 2,46 persen.

Sedangkan untuk dosis 2, input data manual sebanyak 80.151 orang atau 20,74 persen. Input data online sebanyak 72.914 atau 18,87 persen dengan selisih data sebanyak 7.237 orang atau 1,87 persen. Kemudian untuk dosis 3, input data manual sebanyak 2.516 orang atau 79,87 persen. Input data online sebanyak 2.156 orang atau 68,44 persen. Selisih data sebanyak 360 orang atau 11,43 persen.

Adanya selisih antara data manual dan data online, dapat mempengaruhi kinerja vaksinasi Kabupaten Sumbawa dalam sistem pencatatan PCARE yang menjadi rujukan tingkat vaksinasi daerah di tingkat nasional. Kendala utama berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan adalah disebabkan terbatasnya SDM penginput data PCARE. Sehingga diperlukan support tenaga dari berbagai pihak.

Baca juga:  Sehat, 55 ODP Selesai Dikarantina

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa terdapat dukungan penginput PCARE dari POLRI sebanyak 30 orang, Dikes 10 orang dan OPD lain sebanyak masing-masing 2 orang setiap OPD yang akan diturunkan ke Kecamatan untuk melakukan layanan lebih dari 300 layanan per hari.

Sedangkan upaya-upaya yang sduah dilakukan dalam mengatasi permaslahan teknis lain adalah kendala jaringan internet dalam input data di PCARE ditanggulangi dengan melakukan input di Faskes terdekat atau pada lokus dengan jaringan internet yang bagus.

Permasalahan lain adalah adanya NIK yang tidak terdaftar, tindak lanjut yang diambil adalah menempat konsultan Dinas Dukcapil sebagai narahubung di setiap kecamatan atau area zona wilayah tertentu.

Sedangkan dalam hal kendala input dosis 2 di PCARE karena dosis 1 belum diinput oleh Faskes lain, atau dosis 1 dan dosis 2 berbeda Faskes. Solusi yang ditempuh yaitu penginputan dilakukan oleh Faskes dosis 2 apabila respon Faskes Dosis 1 lebih dari 24 jam. (Red)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...