Datangi Kantor DPRD, Puluhan Tenaga Medis Tuntut Direktur RSUD Sumbawa Dicopot

Bagikan berita

SUMBAWA, Samotamedia.com – Puluhan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumbawa mendatangani kantor DPRD Sumbawa, Rabu (18/1/2023). Mereka menuntut agar Dirut RSUD Sumbawa dicopot.

Kedatangan para dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan baik yang berstatus ASN maupun kontrak itu diterima perwakilan sejumlah komisi.

Salah satu juru bicara, Dr. Iwan Budiman Bomba mengatakan, RSUD Sumbawa tergolong rumah sakit type C dan rumah sakit terlengkap dokter spesialisnya di NTB. Menurutnya tidak ada rumah sakit di Pulau Sumbawa yang memiliki dokter spesialis tulang, THT, Mata dan Gizi kecuali RSUD Sumbawa.

Tapi dari tahun ke tahun, RSUD Sumbawa selalu kehilangan dokter spesialis. Sebelumnya pada tahun 2022, RSUD Sumbawa memiliki dokter spesialis mata dan jantung. Karena merasa tidak puas dengan kebijakan manajemen, keduanya hengkang.

Mereka adalah tenaga kontrak Pemda. Selama dua bulan mereka tidak mendapatkan gaji. Akhirnya keduanya memilih mundur, yang kemudian ada dokter penggantinya. Tapi dokter pengganti ini tidak bertahan lama sehingga memilih pindah ke RSMA. Alasannya, tidak memperoleh pendapatan yang layak.

”Dokter spesialis di RSUD Sumbawa berjumlah 28 orang. Untuk mendatangkan mereka sangat susah. Karena ada kebijakan yang merugikan mereka satu per satu hilang,” ungkap Dokter Iwan.

Menurut Iwan, kebijakan manajemen (Dirut RSUD) harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Komite Medik. Pada tahun 2022, insentif para dokter tidak dibayar.

Awal Januari 2023, manajemen mengumpulkan semua dokter untuk menyampaikan bahwa insentif mereka mengalami hingga 40 persen. Padahal jasa pelayanan inilah yang diharapkan mereka selain gaji. ”Jadi kondisinya sangat memperihatinkan,” keluhnya.

Hal yang sama disampaikan Dokter Spesialis Gizi Klinis, dr. Heru yang mengaku belum dibayarkannya jasa pelayanan. Padahal dalam Perbup menyebutkan 40 persen pendapatan rumah sakit digunakan untuk beberapa jasa pelayanan.

Tapi faktanya, belum dibayarkan kepada para tenaga medis. Terdiri dari jasa pelayanan umum yang sejak 2022 belum diberikan. ”Padahal pasien keluar dari rumah sakit akan langsung membayar tunai, jadi tidak dihutang,” imbuhnya.

Kemudian Jasa Pelayanan Bansos belum diberikan dari Januari-Desember 2022. Nyatanya, setiap bulan Pemda Sumbawa membayar Bansos hingga Oktober 2022 melalui manajemen. Tapi, jasa itu belum diterima petugas medis.

Selanjutnya Jasa Pelayanan BPJS sejak Agustus–Desember 2022. Padahal BPJS tidak pernah menunggak. BPJS telah membayar 50 persen di depan tanpa dilakukan verifikasi. Setelah verifikasi kembali BPJS membayar sisanya 50 persen.

”Tapi jasa ini belum kami terima meski BPJS sudah membayar kepada manajemen,” sesalnya.

Insentif berikutnya yang belum diterima dokter dan petugas medis lainnya, lanjut dr. Heru, adalah insentif dokter spesialis dan staf sejak Oktober-Desember 2022, jasa Pelayanan Covid selama 2021-2022, Jampersal selama 2021—2022. Insentif dokter spesialis diturunkan sebanyak 40 persen, dan Penghargaan Kelangkaan Profesi.

”Kalau kondisinya seperti ini bagaimana bisa menjadi daya tarik untuk mendatangkan dokter spesialis. Banding saja di KSB untuk insentif dokter spesialis 30-35 juta, RSMA 20-30 Juta, RSUD Bima 20 juta. Sedangkan kami di RSUD Sumbawa tahun 2019 lalu 27 juta, sekarang mau diturunkan 40 persen. Kami minta jangan diturunkan,” harapnya.

Di bagian lain, dr. Heru juga membeberkan banyaknya hutang rumah sakit yang diperkirakan mencapai Rp 50 miliar. Ia mencontohkan di bagian gizi uang makan 1 tahun di pihak ketiga belum dibayar, pasien makan dari hasil hutang.

Demikian dengan banyaknya obat yang tidak tersedia, dan pembelian alat yang tidak sesuai kebutuhan user (pengguna). Karenanya dia minta agar Dirut dicopot sebagai uapaya penyelamatan rumah sakit.

”Kami minta tolong selamatkan rumah sakit ini. Non aktifkan saja Direkturnya, dan bentuk tim khusus untuk mengambil alih manajemen RSUD Sumbawa,” ujarnya.

Karyawan RSUD, Arifuddin meminta DPRD untuk memperhatikan rumah sakit. Sebagai staf, mereka dalam kondisi tertekan. Ketika melakukan protes mereka diancam. Sebab ketika Dirut RSUD memimpin apel, mengancam kalau PNS akan dimutasi dan honorer akan dipecat.

Kemudian soal TPP, Arif membandingkan RSUD dengan puskesmas. Puskesmas mendapat TPP seratus persen sedangkan mereka di RSUD hanya 50 persen. ”Bukan hanya hak berupa uang yang kami tuntut, tapi tolong rubah manajemen rumah sakit,” tandasnya.

Dokter Spesialis THT, dr. Reno yang mengabdi sejak 2003 mempertanyakan dasar hukum adanya pungutan Dirut sebesar 5 persen dari total pendapatan rumah sakit.

Ketika tidak ada dasar hukumnya, tentunya masuk unsur Pungli, Ketika Pemda diam dan membiarkan adanya pungutan tanpa dasar hukum, maka sama dengan mendukung Pungli.

Dokter Spesialis Syaraf, dr. Yuli mengakui sudah mengabdi sejak tahun 2005 dan bekerja dengan kondisi seperti ini. Ia sering mendengar pasien mengaku sangat mudah berobat keluar daerah. Padahal di RSUD Sumbawa formasinya sangat lengkap.

”Kenapa tidak memperjuangkan rumah sakit ini. Kalau formasi kami lengkap dan nyaman maka akan mudah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” akunya.

dr. Dian,-Spesialis THT mengatakan yang menjadi persoalan di RSUD Sumbawa adalah kebijakan manajemen. Dokter Spesialisas Jantung dan Spesialis Mata sudah hengkang dari RSUD Sumbawa karena merasa tidak puas dengan manajemen. Mereka tidak mendapatkan jasa pelayanan.

”Kerja kami melayani tapi hak kami tidak diberikan. Dokter dan perawat tidak ikut pelatihan sehingga tidak menguasai operasional peralatan yang ada. Jadi jangan hanya penyiapan alat saja tapi yang memberikan pelayanan tidak diperhatikan. Pelayan di rumah sakit lain baik karena SDM-nya baik dan diperhatikan,” bebernya.

Bidan Ely Farida yang bertugas di Ruang Nifas juga menyampaikan keluhannya. Mereka juga mempersoalkan masalah insentif. Ia menilai tidak adil. Sebab manajemen yang pulang jam 12 siang memiliki insentif (jasa) yang besar, sementara mereka di ruang pelayanan terkesan dijadikan sapi perahan.

”Direktur selalu sesumbar bahwa kami banyak terima jasa, padahal kondisinya hari ini kami dapatnya zonk,” pungkasnya.

Tanggapan DPRD Sumbawa

Menanggapi keluhan petugas medis, Ketua Komisi III, Hamzah Abdullah mengaku sudah lama mengkritisi manajemen dan pelayanan di RSUD Sumbawa. Bahkan Ia telah bersuara untuk mencopot Direktur RSUD.

Untuk mengurai dan mengatasi permasalahan ini, politisi Gerindra tersebut mengusulkan untu dibentuk Pansus. ”Berikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikannya,” tegas Hamzah.

Ketua Komisi IV DPRD, Ismail Mustaram mengaku sedih mendengar keluhan para petugas medis di RSUD Sumbawa. Ia mengira RSUD baik-baik saja, ternyata banyak persoalan di dalamnya. Hal itu harus segera diatasi karena berdampak terhadap pelayanan dan merugikan masyarakat.

”Saya baru tau sekarang ada masalah, padahal kami sering turun lapangan tapi tidak pernah mendapat keluhan seperti ini,” aku politisi PPP ini, seraya menyatakan dalam waktu dekat akan turun lintas Komisi melakukan investigasi.

Anggota Komisi III, Basaruddin, S.AP menilai masalah terbesar RSUD adalah manajemen. Namun apapun persoalan yang disampaikan petugas medis ini harus dibarengi dengan data agar tidak menimbulkan fitnah. Sebab tanpa data yang akurat maka akan berkonskwensi hukum.

”Ketika data yang bapak ibu sodorkan lengkap dan valid, maka haparan untuk mencopot Direktur RSUD pasti akan tercapai. Bagaimana kami bisa tindaklanjuti jika tidak ada laporan, dan bagaimana kami bisa mengusut jika tida ada data,” kata politisi Demokrat ini.

Anggota Komisi II Adizul Syahabuddin, SP, M.Si mengajak seluruh fraksi di DPRD untuk menyuarakan persoalan petugas medis RSUD agar menjadi atensi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya. Sebab masalah ini sudah lama dan tidak boleh dibiarkan berlarut.

”Intinya Dirut harus dinonatifkan karena sudah tidak ada kenyamanan antara manajemen, dengan dokter bersama petugas medis lainnya. Keluh kesah petugas medis ini sudah berulang-ulang, jadi stop sampai di sini,” tegas politisi PDIP ini .

Ketua Fraksi Demokrat, Budi Kurniawan, ST menyatakan sepakat untuk menonaktifkan dr. Dede Hasan Basri sebagai Dirut RSUD Sumbawa. Tindakan ini, menjadi salah satu solusi untuk mengatasi carut marutnya RSUD.

”Lebih cepat lebih baik, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari pelayanan medis,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Badan Kehormatan DPRD Muhammad Yamin mengatakan, dalam ilmu manajemen organisasi atau lembaga, ketika ada karyawan yang demo, sudah pasti ada masalah di institusi tersebut. Apalagi masalah di RSUD Sumbawa adalah persoalan menahun.

”Kehadiran petugas medis RSUD di tempat ini menandakan ada problem besar di rumah sakit itu. Mari kita selesaikan dan bersama-sama menemui Bupati agar segera mengambil sikap,” pungkasnya. (Jho)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...