MATARAM – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, melakukan telekonferensi dengan Kapolda NTB.
Kemudian dengan Danrem 162/WB, Kajati NTB dan seluruh Bupati dan Walikota se-NTB di ruang kerjanya, Selasa, 7 April 2020.
Pada kesempatan itu, Gubernur membahas penanganan penyebaran wabah dan strategi mengatasi dampak ekonomi dan sosial Covid-19 di NTB.
”Jangan sampai kita hanyut dalam mengantisipasi corona saja, meminta masyarakat stay at home. Namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” tegas Bang Zul sapaan akrab Gubernur.
Dikatakanya, selain program dari pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota juga harus berkontribusi dan berkoordinasi untuk menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program.
”Akan ada jaring pengaman sosial dari Pemerintah pusat dan Provinsi. Sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di Kabupaten dan kota,” jelasnya.
Program ini, lanjut Gubernur akan di eksekusi selama tiga bulan, ada bantuan dari Pemerintah pusat, Provinsi dan kab kota sehingga masyarakat diharapkan bisa berdamai dengan keadaan ini.
Bang Zul menyampaikan Pemerintah Provinsi akan menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Sembako Gemilang.
Melalui program JPS Gemilang, setiap warga terdampak akan diberikan paket senilai 250ribu/kk yaitu berisi paket sembako dan serta vitamin dan masker.
“Direncanakan yang menerima adalah 73.000 KK warga tidak mampu dan 32.000 KK sektor pekerja informal sehingga total ada 105.000 kk penerima manfaat,” tambahnya.
Terkait upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani dampak Covid-19 di Kabupaten dan Kota, Gubernur menekankan agar Bupati dan Walikota segera menyampaikan data usulan tambahan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Tim untuk segera berkoordinasi terkait data PKH, lalu memastikan di Kabupaten kota agar tidak ada duplikasi program. Juga pastikan agar program ini mendukung produk-produk IKM sendiri,” harapnya.
“Kita dukung produk Indusri kecil menengah (IKM) kita, akan ada pembelajaran di dalamnya dan mereka nantinya diharapkan punya produk yang lebih baik di masa datang,” tambah Bang Zul.
Selain memaksimalkan IKM NTB, Gubernur juga mengharapkan peran Danrem dan Baznas.
“Banyak dana di Baznas yang bisa disalurkan di warga terdampak. Saya juga berharap Danrem agar bisa berkoordinasi dengan para Dandim untuk antisipasi dengan rencana kontijensi, karena kita tidak tahu seberapa lama bencana wabah ini,” tutup Gubernur.
Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd melalui telekonferensi juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam penanganan Covid-19 di NTB.
”Terima kasih kepada Kapolda, Kajati, Danrem sudah totalitas dalam penanganan Covid-19,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menekankan untuk memaksimalkan peran Puskesmas dalam penanganan Covid-19.
“Puskesmas kita kedepannya fungsinya tidak hanya untuk edukasi, namun juga bisa berfungsi untuk perawatan kasus ringan di desa,” tegasnya.
“Kita harus yakinkan betul puskesmas kita siap. Sehingga pasien-pasien yang sakit dengan gejala ringan tidak semuanya harus ke Rumah Sakit umum, cukup ke posyandu sehingga konsekuensinya APD disana harus cukup,” tambah Rohmi.
Wagub juga mengimbau seluruh Bupati dan Walikota untuk melakukan rapid test di daerah masing-masing.
“Terkait peralatan dan pengecekan, kami menghimbau untuk memesan alat rapid test, silahkan Dinkes kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi agar bersama-sama bisa memesan untuk kebutuhan identifikasi Covid-19,” harapnya.
”Untuk swap test di RSUD Provinsi sudah bisa mengecek sendiri sampelnya. Namun ini tidak mudah, saat ini ada 250 stok untuk mengecek di RSUD dan UNRAM,” pungkasnya. (red)
