Ini Upaya Disnakertrans Sumbawa Tekan Kasus PMI Ilegal

Bagikan berita

SUMBAWA, Samotamedia.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa terus berupaya menekan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal. Salah satu dengan cara memaksimalkan sosialisasi hingga ke tingkat desa.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo mengungkapkan, pemberangkatan buruh migran secara ilegal masih kerap terjadi di Kabupaten Sumbawa. Kondisi itu disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi.

Sosialisasi selama ini sering dilakukan. Namun belum begitu maksimal bahkan masih terkesan normatif. Tak heran jika pemerintah daerah selalu saja kecolongan.

”Penguatan pelatihan ini jadi prioritas kami (Disnakertrans), di tahun 2022 nanti. Sosialisasi di tingkat desa juga kita tingkatkan lagi,” kata Budi saat ditemui di kantornya belum lama ini.

Disnakertrans juga berencana untuk menggandeng banyak pihak untuk menekan pemberangkatan PMI secara Ilegal. Mulai dari dari lembaga pemerhati buruh migran hingga para eks pekerja migran untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat.

”Termasuk di Bali kemarin, kita sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia,” katanya.

Tak dipungkiri, untuk menuntaskan kasus TKI ilegal memang tidak mudah. Banyak simpul yang harus diurai. Mulai dari persolan dokumen hingga persoalan CPMI itu sendiri. Mereka cenderung tergiur dengan gaji mahal tanpa mempertimbangkan masalah yang akan timbul di kemudian hari.

”Situasi pandemi juga memicu ke arah itu. Tidak normalnya pelayanan karena ada Work From House (WFH) atau Work From Office (WFO), juga jadi salah satu penyebab banyak yang lolos un prosedural. Padahal saat itu 150 negara tujuan sedang tutup, tapi tetap saja ada yang ngirim secara ilegal,” imbuhnya.

Budi kembali mengingatkan, pemberangkatan PMI secara ilegal sangat merugikan. Banyak kasus, PMI yang menempuh jalur tidak resmi sulit dipulangkan ketika terjadi masalah di negara tujuan.

”Kalau resmi pasti ada jaminan dari sponsor atau perusahaan, dapat juga asuransi, dokumennya juga jelas. Ketika ada masalah di negara penempatan, koordinasinya mudah dan cepat selesai. Beda kalau ilegal, mereka tidak dapat hak-hak apapun. Kalau ada masalah juga di negara penempatan sudah dipulangkan,” ujarnya.

Karenanya, dia meminta kepada masyarakat yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk menempuh jalur resmi. (Red)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...