JPS Gemilang Diluncurkan, Tim Gugus Tugas Cek Kualitas Sembako

Bagikan berita

MATARAM – Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB terjun untuk memastikan kualitas sembako untuk program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa (14/4/2020) siang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., MTP menyampaikan bahwa JPS ini akan disalurkan guna membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat.

Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK. ”Di NTB ini terdapat 863.000 kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah di bantu oleh Pemerintah Pusat itu sekitar 500.000 kepala keluarga. Sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih,” ungkapnya.

”Sebanyak 105.000 ini dari Pemerintah Provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1,2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanyanya untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,” tambah Ridwan.

Berdasarkan data tersebut, lanjut dia, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Diharapkan masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Tim gugus tugas memastikan kualitas sembako di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram

Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang teridiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir, dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya.

“Sebagaimana arahan Gubernur dan Wakil Gubernur perinsip yang sangat mendasar dari JPS ini ialah, memaksimalkan semua isi bantuan ini merupakan produk lokal. Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,” jelasnya.

Dijelaskannya lebih lanjut, JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, bulan April, Mei dan Juni. Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gimilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi kedepan nantinya.

“Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran. Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan unuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya, terangnya,” katanya.

Dijelaskannya, total dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp 160 miliar rupiah. Terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain lain sebesar 20 miliar.

Sementara untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan sebesar Rp80 miliar. Sisa Rp60 miliar disiapkan untuk keadaan darurat.

”Diharapkan kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu. Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa. Jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima,” ujarnya.

Menurutnya, data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut desa perlu mendapat bantuan ini.

”Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak, misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,” ingat Ridwan.

Pada tahap pertama ini, Pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan tahap kedua akan dalakukan perbaikan. Dengan demikian, siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemrintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (red)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...