Kenapa Lembaga Survey Bisa Prediksi Pemenang Pemilu, Bagaimana Cara Kerjanya?

Bagikan berita

Tahapan pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati/Wakil Bupati serentak telah sukses dilaksanakan pada akhir tahun kemarin. Dalam ajang demokrasi tersebut, pasti kita sering mendengar rilis berbagai lembaga tentang hasil survey yang mereka laksanakan menjelang tahapan pencoblosan suara. Terkadang kita takjub karena hasil survey beberapa lembaga mendekati angka riil setelah pencoblosan. Bahkan ada yang hasilnya hanya selisih koma dengan real count sebuah pemilu. Kenapa bisa begitu?

Jadi begini. Analoginya seorang pengelola kantin di sebuah sekolah ingin mengetahui mana yang lebih disukai oleh para murid. Apakah nasi campur, nasi goreng, atau bakso. Sekolah itu mempunyai murid 300 orang di 5 kelas. Bagaiamana cara mengetahuinya? Cara paling mudah adalah dengan sensus atau menanyai langsung seluruh murid satu persatu di setiap kelas hingga bisa didapatkan bahwa di sekolah itu ternyata penggemar bakso adalah yang terbanyak. Akhirnya pihak kantin akan menyediakan bakso sebagai menu utama. Itu bila populasi sekolah itu hanya 300. Maka sensus adalah langkah yang tepat.

Bagaimana kalau jumlah muridnya 800? 1500? Atau 5000 bahkan 10.000? Apakah akan disensus semua? Tentu saja tidak karena itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang juga besar. Jadi cara paling mudah untuk mengetahuinya adalah menggunakan metode survey sampel. Nah untuk survey sampel itu responden yang akan ditanyakan tidak semua siswa. Hanya beberapa puluh, 237, atau 289 siswa sebagai sampel. Semakin banyak responden maka akurasinya makin mendekati fakta. Apakah hasil survey itu benar-benar merupakan jawaban dari pertanyaan makanan mana yang jadi favorit? Bisa iya bisa tidak, tergantung dari cara pemilihan sampelnya. Bila sampel yang dipilih benar2 acak, proporsional dan selaras dengan kaidah statistik, maka hasilnya akan mendekati fakta dengan tingkat kepercayaan 90- 95% dan margin error 4,9%,3% ataupun 2,6%.. intinya hampir mendekati hitungan fakta dibandingkan dengan hanya menduga-duga atau menebak-nebak menu mana yg paking disukai.

Begitu juga dengan survey yang banyak dilaksanakan pada pemilu-pemilu sekarang. Bila metode yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kaidah statistik dan dilakukan dengan benar-benar profesional, maka hasilnya bisa akurat dengan tingkat kepercayaan sekian dan margin error sekian

Apa maksud tingkat kepercayaan yang biasa kita baca dalam sebuah rilis hasil survey? Tingkat kepercayaan adalah ukuran yang bisa dipercaya dalam sebuah penelitian/survey. Para ahli statistik sepakat menggunakan hitungan 90%, 95%, dan 99%. Dalam sebuah survey pemilu, yang paling sering digunakan adalah 90% dan 95% (kebanyakan menggunakan 95%). Untuk 99% tidak digunakan dalam survey pemilu, tapi biasanya digunakan untuk pengujian sebuah formula yang diciptakan di sebuah laboratorium. Disana hanya menggunakan angka 99% untuk meminimalisir resiko atau efek samping dari sebuah vaksin/obat.

Nah bagaiman dengan Margin of Error atau kita singkat aja MoE. Apa itu? Margin of Error adalah batas kesalahan dalam sebuah penelitian/survey. Sebagai contoh, bila dalam sebuah survey pilkada calon A,B, dan C didapatkan hasil A=15%, B= 40%, dan calon C=42% dan MoE survey adalah 2,6%, maka bisa dipastikan bahwa calon A menduduki peringkat terakhir. Sedangkan untuk pemenang belum bisa dipastikan karena selisih calon B dan C masih dalam batas MoE, artinya bisa saja hasil real count pemilunya B mendapat 42,6% (lebih tinggi sampai 2,6%) dan C mendapatkan suara 37,4% (lebih rendah sampai 2,6% dari hasil survey).

Intinya MoE itu adalah batas kesalahan perhitungan hasil survey. Makin kecil MoE nya, makin banyak jumlah sampelnya. Dan bila hasil survey dibanding real count selisihnya masih dalam angka MoE atau lebih besar s.d. maksimal 1,5 %, bisa disimpulkan lembaga survey tersebut telah melaksanakan survey dengan baik, profesional, sesuai kaidah statistik, dan sangat bisa dipercaya..

BAGAIMANA CARA KERJA LEMBAGA SURVEY (LS)?

Pelaksanaan penelitian survey membutuhkan biaya besar. Makin besar ruang lingkup sebuah penelitian, makin besar biaya yang dibutuhkan. Karena surveyor (orang yang ditugaskan untuk mewawancarai responden) selama turun ke lapangan tentu membutuhkan biaya konsumsi, akomodasi, transportasi, uang saku dsb. Jadi sebagian besar biaya yang dihabiskan adalah untuk membiayai penugasan para surveyor. Jadi survey hanya akan dilakukan bila ada permintaan seorang klien yang berkepentingan dengan hasil survey tersebut. Dari hasil survey tersebut akan diketahui daerah mana bagi si klien yang statusnya merah (sedikit pendukung), kuning (lumayan banyak pendukungnya tapi bukan mayoritas), dan daerah hijau (mayoritas adalah pendukung).

Baca juga:  BISAKAH PSBB MENGHADAPI VIRUS CORONA?

Bagaimana proses kerja lembaga survey (LS)? Sebelum memulai proses pengambilan sampel, sebuah LS akan menentukan Margin of Error (MoE) yang diinginkan dalam hasil survey tersebut. Makin kecil MoE yang dipilih, makin akurat hasil survey tersebut. Makin kecil MoE yang diinginkan, makin banyak jumlah responden yang dibutuhkan. Makin banyak responden yang akan diambil datanya, tentu saja makin besar biaya yang dibutuhkan.

Kita ambil contoh untuk survey elektabilitas calon Bupati Sumbawa di Provinsi NTB. Setelah disepakati berapa MoE yang diinginkan misalnya 2,6%, maka lembaga survey akan menetapkan angka 1200 sebagai jumlah responden dalam survey tersebut. Karena yang boleh mengikuti pemilu adalah orang yang terdaftar dalam DPT, maka LS akan meminta data terupdate DPT Kabupaten Sumbawa di KPUD Sumbawa. Bila data DPT sudah didapatkan, maka akan dilakukan penentuan siapa yang dijadikan sampel. Metode penentuan sampel ada beberapa jenis. Tapi yang paling sering digunakan adalah metode stratified random sampling atau metode Multistage Random Sampling (MRS). MRS juga sering disebut sampel bertingkat. Sebagian besar LS lebih banyak menggunakan MRS dibanding metode lain..

Setelah data DPT se kabupaten Sumbawa didapatkan, selanjutnya adalah membagi berapa persentase DPT dalam suatu kecamatan A dengan jumlah DPT seluruhnya. Misalnya kecamatan Sumbawa jumlah DPTnya adalah 12% dari seluruh DPT se-kabupaten Sumbawa, maka ditetapkan bahwa 12% dari jumlah responden yang 1200 tadi akan diambil dari kecamatan Sumbawa. Untuk kecamatan lain juga begitu. Begitu seterusnya sehingga didapat hasil 100%. Untuk Sumbawa dengan jumlah DPT 12% dari total DPT akhirnya didapat jumlah respondennya sebesar 144 responden. Dalam metode MRS itu disebut tingkat pertama

Setelah jatah masing-masing kecamatan diketahui, maka akan ditentukan jumlah responden per kelurahan di kec. Sumbawa. Di Sumbawa misalnya ada 6 kelurahan. Maka akan dilihat persentase DPT masing-masing kelurahan tersebut dibandingkan seluruh jumlah DPT di kec. Sumbawa. Misalkan Brangbara jumlah DPT nya adalah 20% dari seluruh DPT se-kec. Sumbawa, maka untuk kelurahan Brangbara akan diwawancarai sebanyak 20% dari jatah 144 responden se kec. Sumbawa yaitu sebesar 28,8 responden. Apakah selesai sampai disitu? Belum. Itu baru tingkat kedua.

Selanjutnya tingkat ketiga yaitu penentuan TPS di Brangbara yang dijadikan sampel. Di tingkat ketiga ini bisa dikatakan tingkat rawan (penjelasan tentang kenapa disebut rawan nanti akan dijelaskan kemudian). Diketahui jumlah TPS di Brangbara adalah 10 TPS. Karena semua pemilih terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka jumlah TPS akan dibagi menjadi dua. Jadi responden dalam kelurahan Brangbara akan diambil dari 5 TPS yang dipilih acak. Acak disini adalah benar-benar harus acak. Bukan dipilih semau hati, tapi benar-benar acak. Analogi acaknya adalah kita memberi nomor pada 10 buah kelereng dengan berat, besar, dan warna yang sama dalam sebuah gelas. Setelah isi gelas dikocok, dengan menutup mata kita akan mengambil 5 buah kelereng. Nomor kelereng yang kita ambil tersebut adalah nomor TPS yang kita jadikan sampel. Disitulah maksud saya acak yang benar-benar acak.

Setelah didapatkan 5 TPS yang akan dijadikan sampel, maka dari 28,8 jumlah responden jatah brangbara tadi akan dibagi rata dalam 5 TPS sampel, sehingga setiap TPS akan disurvey sebanyak 5,76 orang/TPS. Jadi tiap-tiap TPS dibutuhkan responden sebanyak 5 orang. Karena dalam komposisi jumlah DPT dalam TPS itu lebih banyak perempuan, maka akan dipilih 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki sebagai responden..

Baca juga:  Covid-19, Omnibus Law, dan Resesi Ekonomi Global

Selanjutnya adalah tingkat keempat atau tingkat terakhir dalam menyaring responden, yaitu memilih 5 orang pemilih sebagai responden. Untuk memilih 5 orang yang menjadi responden, maka dibutuhkan sebuah aplikasi khusus untuk memilih acak 5 orang yang terdaftar dalam masing-masing TPS. Memilihnya harus benar-benar acak. Acak yang benar-benar acak, bukan dipilih karena teman, keluarga, atau kenalan si lembaga survey, tapi harus benar-benar acak. Agar hasil survey yang didapat nanti benar-benar valid dan akurat.

Setelah diadakan wawancara berdasarkan kuisioner yang telah ditetapkan terhadap 144 orang di kecamatan Sumbawa, maka akan dihasilkan data. Data itu akan diolah menjadi persentase per kelurahan, sehingga didapatlah hasil bahwa kelurahan Brangbara adalah daerah hijau, kuning, atau merah bagi klien lembaga survey tadi. Begitu juga di kecamatan lain, data setiap desa dikumpulkan sehingga didapatkan bahwa desa A adalah daerah warna hijau, kuning, atau merah. Bila diambil rata-rata di setiap desa akhirnya didapatkan hasil bahwa kecamatan X adalah basis pendukung atau mungkin daerah merah bagi klien.

Semua data yang telah didapatkan oleh seluruh surveyor akan dilaporkan kepada kantor lembaga survey yang merupakan pusat tabulasi dan analisis data lembaga survey. Dari hasil pengolahan data, berhasil didapatkan hasil survey bahwa calon A elektabilitas adalah sekian persen, disusul calon B dengan sekian persen. Bgtu seterusnya

Mungkin kadang terbaca di sebuah rilis lembaga survey ada beberapa persen yang tidak/belum menentukan sikap? Kenapa bisa ada yang seperti itu? Hal itu biasanya terjadi bila survey dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilihan. Semakin mendekati hari H pemilih sudah punya pilihan sehingga jumlah responden yang tidak/belum menentukan sikap biasanya semakin kecil. Jadi survey yang hasilnya paling akurat biasanya survey yang dilaksanakan saat mendekati hari H pemilihan. Makin dekat pelaksanaan dengan hari pencoblosan maka akurasi surveynya makin tinggi.

Bagaimana bila sudah dekat dengan hari pencoblosan ada responden yang tetap tidak mau menjawab kuisioner yang diajukan surveyor? Nah responden seperti ini akan masuk dalam kluster tidak/belum menentukan sikap. Dan ybs sebagai sampel tidak bisa digantikan dengan orang lain (kecuali meninggal atau pindah tempat tinggal ke luar kabupaten). Bagaimana dengan responden yang tidak jujur dalam menjawab kuisioner? Itulah kenapa ada tulisan margin of error atau tingkat kesalahan dalam rilis sebuah survey. Makin kecil MoE yg digunakan maka tingkat akurasinya semakin tinggi karna kemungkinan errornya sedikit. Demikian pula sebaliknya.

Jadi bila dalam sebuah pemilu beberapa LS melaksanakan survey di populasi yang sama dan dalam waktu yang sama, serta pelaksanaan surveynya sesuai dengan kaidah statistik, maka hasil masing-masing lembaga survey akan sama. Walaupun klien mereka berbeda satu sama lainnya..

Begitulah cara kerja lembaga survey, sehingga bisa didapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.

KENAPA ADA SURVEY YANG BERBEDA HASILNYA DENGAN LEMBAGA SURVEY LAIN?

Selama LS itu melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah dalam statistik, hasil survey akan hampir sama satu dan lainnya. Bagaimana bila ada yang beda? Kemungkinannya hanya bila hasil survey sudah diatur sedemikian rupa agar bisa menguntungkan si klien sehingga bisa pengaruhi opini publik atau pengaruhi perilaku pemilih.

BAGAIMANA CARA SEBUAH LS BERLAKU CURANG?

Terkadang ada oknum lembaga survey yang menerima pesanan untuk mengatur hasil survey memenangkan calon yang ditunjuk. Bagaimana cara kerja kecurangannya? sementara kita amati metode yang digunakan LS tsb sama dengan yg lain? Kuncinya pada pemilihan sampel (sampel TPS atau sampel responden). LS tersebut akan mengatur agar TPS yang terpilih adalah TPS basis pendukung atau responden yang dipilih adalah pendukung klien. Sehingga hasil kuisioner menguntungkan klien… Bisa juga bermain tidak jujur dengan sengaja mengambil dan menghitung data responden di wilayah basis pendukung saja, dan saat rilis hasil survey dibuat seakan-akan itu adalah hitungan seluruh populasi. (*)

Penulis: FIRMANSYAH, S.AP
(Mahasiswa Program Magister Manajemen Inovasi pada Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB)

Bagikan berita

2 Comments

  • Wah jadi begini cara kerjanya. Makasih infonya

  • Bagaimana dengan survey kepuasan publik? Apakah sama?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...