Masalah RSUD Sumbawa, Fraksi PAN Desak Pembentukan Tim Investigasi

Bagikan berita

SUMBAWA, Samotamedia.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak pembentukan tim investigasi terkait masalah di internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumbawa.

Hal ini sebagai respon atas hearing puluhan tenaga medis RSUD Sumbawa dengan sejumlah komisi di Kantor DPRD Sumbawa pada Rabu 18 Januari 2023 lalu.

Ketua Fraksi PAN, Ida Rahayu menuturkan, dalam hearing lintas komisi itu para tenaga medis mengungkapkan sejumlah masalah yang terjadi di internal RSUD Sumbawa.

Mulai dari masalah tunggakan pembayaran jasa pelayanan hingga bobroknya pola kepemimpinan Direktur. Bahkan saking parahnya, para tenaga medis menuntut agar Direktur RSUD Sumbawa dicopot dari jabatannya.

”Kemarin kami semua fraksi telah menerima hearing hampir seratus orang tenaga medis RSUD Sumbawa. Mereka menceritakan bahwa kondisi rumah sakit tidak kondusif lagi,” tutur Ida Rahayu, Jumat (30/1/2023).

Baca juga:  Sederet Fakta Tentang Izul Aswin, Petani yang Diduga Menghina Gubernur NTB

”Persoalannya disampaikan misalnya, jasa pelayanan bansos belum dibayar, jasa pelayanan BPJS Agustus 2022 hingga saat ini juga belum, jasa pendingan BPJS juga belum.

Terus insentif untuk dokter dipotong 40 persen dan belum dibayar oleh RSUD. Kemudian, jasa pelayanan covid dari 2021-2022 belum dibayar. Yang kita Tanya bagaimana manajemen rumah sakit ini,” tambahnya.

Menurutnya ini adalah masalah serius. Karena tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan tenaga medis tapi juga terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

”Kesehatan merupakan pelayanan dasar. Kalau kebutuhan dasar saja tidak bisa kita penuhi untuk masyarakat, lalu apalagi kebutuhan lebih besar dari itu,” ujarnya.

Dia mendesak bupati untuk segera membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurutnya, DPRD Sumbawa bisa saja menggunakan hak interpelasi jika masalah ini tidak digubris.

Baca juga:  Sebut LMND Merugikan Petani, Anggota DPRD Sumbawa Dituntut Minta Maaf

Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

”Bupati harus segera jika memang serius. Bentuk tim investigasi agar tahu penyakit kronisnya. Dokter spesialis dalam, jantung, dan mata sudah hengkang, masyarakat yang rugi,” ucapnya.

”Harus segera, kalau memang pemerintah daerah tidak menggubris apa yang menjadi harapan dari fraksi, kami lembaga bisa bersurat untuk segera menggunakan hak interpelasi kita sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (Jho)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...