SUMBAWA,Samotamedia.com – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penduli Jalan (KMPJ) Tero menggedor kantor Bupati Sumbawa, Senin (31/8/2020).
Kedatangan massa aksi menuntut realisasi perbaikan infrastruktur jalan menuju Dusun Tero Desa Jotang Kecamatan Empang.
Kordinator Umum (Kordum) Aksi, Muhammad Amri Akbar dalam orasinya mengatakan, selama ini perbaikan jalan menuju Tero hanya sekedar janji.
”Pembangunan selalu menjadi buah bibir dan janji manis para calon penguasa tanpa ada realisasi yang nyata,” ujarnya.
Dikatakannya, sulit akses jalan menuju dusun tersebut menghambat laju ekonomi, sulitnya akses pendidikan dan kesehatan.
Para petani merugi lantaran kesulitan menjual hasil pertaniannya. Para guru dalam bertugas harus rela bermandikan debu dikala kemarau.
Sementara dimusim penghujan, jalan yang tadinya berdebu berubah jadi kubangan lumpur yang sulit untuk dilewati.
”Begitu pula dengan siswa (jenjang) pendidikan menengah yang lokasi sekolahnya di pusat kecamatan,” ujarnya.
Begitu pula di bidang kesehatan. Massa aksi menyebut, sulitnya akses jalan pernah menyebabkan terjadinya kasus warga meninggal dunia di tengah perjalanan saat menuju pusat kesehatan.
Kedatangan massa aksi diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri.
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sumbawa mengungkapkan bahwa tututan massa aksi telah diusulkan oleh Pemda.
Bahkan usulan tersebut telah masuk dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Dengan alokasi Rp17.394.820.000.
Wabup menegaskan bahwa ia akan mengawal usulan tersebut hingga benar-benar terealisasi. Sambil menunggu realisasi, Wabup berjanji untuk mengirimkan alat berat guna memperbaiki titik-titik jalan yang sulit dilewati warga.
”Karena realisasi masih lama, saya sudah berkomitment untuk mengirimkan alat berat ke sana. Untuk membantu agar jalan bisa digunakan kembali,” janji Wabup.
Terpisah, Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri menjelaskan, setiap usulan yang telah masuk kedalam aplikasi KRISNA besar kemungkinan terealisasi.
”Kalau sudah tampil di aplikasi (KRISNA) Berarti sudah memenuhi syarat untuk diterima. Ini realisasinya 2021. Tidak akan tampil di sini (Aplikasi Krisna) kalau belum memenuhi syarat,” tegas Sekda saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/8/2020). (red)
