BIMA – Pemerintah Provinsi NTB berencana untuk mengalihkan SMAN 1 Ambalawi untuk menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun rencana tersebut mendapat menolakan dari masyarakat setempat.
Penolakan itu tertuang dalam surat Pemerintah Kecamatan Ambalawi yang ditujukan kepada Gubernur NTB, tembusan UPT Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi NTB.
Perihal surat terkait pembangunan SMK, dan juga sebagai bahan pertimbangan adalah aspirasi masyarakat ambalawi. Masyarakat tidak menolak kehadiran SMK. Namun SMK diharapkan dapat dibangun tanpa harus mengorbankan keberadaan SMA.
Terkait aspirasi tersebut, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Akhdiansyah, S.HI kepada Samota Media mengatakan bahwa tanggapan masyarakat perlu dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Terlebih segment SMA dan SMK itu berbeda.
PPDB, Tak Boleh Ada Pungutan dan ”Siswa Titipan”
“Harapan masyarakat perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Nanti saya sampaikan aspirasi ini ke Dinas Dikbud Provinsi,” katanya, Rabu (10/06/2020).
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Ambalawi, melalui Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kesiswaan, M. Saidin, S.Pd, menyampaikan alasan pemerintah provinsi untuk pengalihan itu.
Lulusan SMA tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut generasi memiliki keterampilan.
“Alasan pemerintah, SMK lebih tepat sebagai persiapan keterampilan generasi. Sehingga ke depannya dapat mengisi peluang di berbagai sektor. Minimalnya bisa buka usaha perbengkelan dan usaha – usaha kecil lainnya,” ujarnya.
Jika pemerintah juga memenuhi aspirasi masyarakat terkait adanya SMK tanpa menghilangkan SMA, dampaknya nanti akan mengorbankan salah satu lembaga sekolah. (cr-dir)
