Membaca Peluang Penerimaan Daerah dari MXGP Samota Sumbawa

Bagikan berita

Dalam berbagai argumentasi yang dijabarkan penulis melalui berbagai tulisan di berbagai media, dan tentunya dalam berbagai literatur lainnya, bahwa strategi penguatan ekonomi suatu wilayah adalah berada pada titik kebijakan investasi.

Investasi adalah salah satu input paling konkrit dalam meningkatkan penerimaan daerah. Aspek inilah yang menguatkan penulis bahwa event-event internasional di wilayah NTB, mulai dari WSBK, MotoGP, MXGP, dan lain lain merupakan input pembangunan yang sangat menguntungkan jika pemerintah memahami konstruksi manajemen pelaksanaannya.

Jika kita kembali ke substansi dari berbagai event internasional tersebut, tujuan utamanya cuma satu, yaitu mewujudkan penerimaan daerah yang signifikan. Salah satu event internasional tersebut, yaitu MXGP dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, tepatnya di wilayah Samota Sumbawa.

Pertanyaan paling mendasar dalam isu ini adalah bagaimana peluang atau potensi pendapatan daerah secara signifikan dari pelaksanaan event tersebut?

Perhatikan penjabaran sistematis berikut ini ; sebelum kita lebih jauh membicarakan euforia MXGP, maka kita wajib memahami rumusan kebijakan anggaran terkait dengan formasi penerimaan daerah secara normatif, bahwa penerimaan daerah itu memiliki empat sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain yang sah.

Nah, dari ke empat sumber penerimaan daerah tersebut, penerimaan daerah dari MXGP itu berada pada aspek yang mana? tentu jawabannya adalah berada pada titik PAD yang bersifat langsung, dan Dana Bagi Hasil khususnya pada aspek Pajak Penghasilan Perseorangan yang sifatnya tidak langsung.

Bagaimana penjelasannya? perhatikan penjelasannya secara detail berikut ini, bahwa PAD terdiri dari 4 unsur utama, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Agar lebih spesifik dan detail lagi penjelasannya, maka pertanyaan berikutnya adalah bahwa dari ke empat unsur PAD tersebut, potensi pemasukan dari MXGP itu berada pada unsur yang mana? jawaban kongkritnya adalah berada pada unsur Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa hasil pajak daerah, khususnya pajak Kabupaten/Kota terdiri dari (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C, dan (7) Pajak Parkir. Sementara retribusi daerah Kabupaten/Kota terdiri dari (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perijinan Tertentu.

Selanjutnya, dari unsur pajak dan retribusi daerah yang mana yang disebutkan di atas yang merupakan sumber penerimaan daerah dari MXGP? Jika pemerintah memiliki “will” yang paripurna, maka penerimaan daerah melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha bisa sekaligus digapai oleh pemerintah.

Baca juga:  ASN Dalam Lembaga Independen

Sumber inilah yang menjadi peluang Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan dari pelaksanaan MXGP.

Selanjutnya, mari kita mengecek apakah pemerintah sudah siap penyediaan instrumen yang menjadi sumber pendapatan daerah tersebut? silahkan cek hotel kita berapa jumlahnya, rumah makan kita berapa, dan seterusnya.

Dalam kacamata penulis, jika kita melaksanakan event internasional yang populer, maka instrumen yang kita miliki masih jauh dari kata siap. Hotel-hotel yang ada saat ini bukan muncul karena adanya MXGP, tapi memang tanpa MXGP pun jumlah hotelnya tidak bertambah.

Artinya bahwa sejatinya jika event internasional dilaksanakan di wilayah tertentu, maka sewajibnya jumlah hotel dan rumah makan itu bertambah, sebab dari dua instrumen tersebut adalah salah satu sumber pemasukan daerah melalui pajaknya.

Semakin banyak hotel, semakin banyak tamu yang menginap, maka semakin besar pula pajak untuk penerimaan daerah, begitu alur pikir sederhananya. Aspek ini bersifat sustainable (berkelanjutan), sebab investasi hotel dan restoran juga menjadi instrumen bagi event-event lainnya ke depan, sekaligus determinan tersebut menjadi input pembangunan sektor pariwisata di jalur Samota kedepannya.

Pada aspek inilah kita akan bisa berbicara pada level regional dan nasional, bahkan internasional seperti Lombok dan Bali. Efeknya adalah tercipta peluang kerja bagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPP) kita terbuka lebar, daya beli masyarakat semakin meningkat, dan seterusnya.

Catatan pentingnya di sini adalah tentu hotel yang dibangun adalah hotel berstandar yang lengkap dengan fasilitas tamu, seperti jasa laundry, spa, rumah makan, dll, sebab semua unsur tersebut dikenakan pajak bagi pemasukan daerah.

Itulah sebabnya, penulis sangat menekankan di berbagai tulisan bahwa jika berbagai event nasional maupun internasional dilaksanakan pada suatu wilayah, maka aspek yang paling utama disiapkan itu adalah peluang investasi di bidang jasa perhotelan, dan lain-lain yang relevan, agar setiap event yang terlaksana berdampak langsung pada aspek penerimaan daerah.

Logikanya jangan dibalik, alur pikirnya tidak bisa kita melaksanakan event terlebih dahulu, lalu di belakang baru kita memikirkan dimana para tamu akan menginap. Jika alur pikirnya begitu, maka kita akan mendapatkan hiburan dan euforianya saja dari setiap event yang terlaksana.

Masalahnya adalah setiap event yang terlaksana akan membebankan uang kas daerah, maka kongkritnya adalah uang kas daerah yang keluar harus memiliki feedback bagi daerah, yaitu penerimaan daerah yang signifkan.

Prinsipnya adalah jika berbagai event nasional dan internasional akan dilaksanakan pada suatu wilayah, maka harus dibarengi dengan investasi yang menjadi pendukung agenda tersebut, tidak boleh investasinya di belakang.

Mengapa Lombok Tengah bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan dari pelaksanaan WSBK saja, sebab instrumen yang disiapkan sebelum pelaksanaan event tersebut senyatanya ada dan bertambah, belum lagi kita bicara pemasukannya dari MotoGP mendatang.

Baca juga:  Rakyat Italia Kelaparan? Saya Kaget

Maka saat ini bisa dikatakan bahwa jika Lombok Tengah ingin membangun apa saja di daerahnya, rasa-rasanya pasti bisa, sebab penerimaan daerahnya cukup signifikan dengan adanya berbagai event dunia tersebut. Sumbawa tentu berharap bisa seperti Lombok Tengah, meskipun level eventnya memang berbeda.

MXGP sebentar lagi terlaksana, sementara investasi di bidang pariwisata, termasuk perhotelan dan rumah makan masih stagnan. Jangan sampai inputnya lebih besar ketimbang outputnya, sebab MXGP merupakan program strategis Pemda yang beban anggarannya didominasi oleh APBD, selain itu eventnya juga tidak terlalu prestis seperti MotoGP.

Itulah yang membedakannya dengan MotoGP, sebab MotoGP merupakan program strategis nasional dan eventnya sangat populer di dunia. Aspek itu juga sangat mempengaruhi pendapatan daerah, sebab pendapatan itu akan semakin tinggi ketika unsur-unsur eksternal mendominasi event tersebut, seperti para tamu yang datang dari luar, dan seterusnya.

Lalu, apakah ada solusi lain yang konkrit dilakukan dalam waktu yang sangat singkat ini meskipun tidak bisa signifikan? Jawabannya ada, menurut penulis, pemerintah bisa menggunakan pendekatan post-modern dalam menanggulangi masalah ini, yaitu mencari berbagai rumah warga yang layak huni untuk dijadikan jasa homestay, yang juga hal tersebut masuk pada aspek pajak hotel.

Hanya itu opsi yang singkat saat ini. Cara ini cukup potensial dilakukan, sebab pajak homestay juga memiliki unsur yang sama seperti pajak hotel, hanya saja jumlahnya lebih kecil, paling tidak ada sumber penerimaan bagi daerah.

Benefit lainnya dari rumah warga yang dijadikan homestay adalah bahwa perputaran uang yang datang dari luar daerah nantinya tidak hanya berputar pada wilayah pengusaha saja, melainkan akan berputar ke rumah-rumah masyarakat, yang outputnya akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Gambaran tersebut adalah logika berpikir tentang peluang penerimaan daerah dari MXGP, bahwa pemerintah mendapatkan pendapatan dari pajaknya yang masuk ke PAD nantinya, sementara masyarakat akan mendapatkan benefit dari perputaran uang yang datang dari luar daerah.

Tentunya penulis berharap bahwa akan terjadi perubahan angka APBD kita tahun ini, yang biasanya berkutat pada angka stagnan yaitu 1,7 T menjadi jauh lebih bertambah.

Penulis membayangkannya begini, bahwa angka 1,7 T saja masih bisa kita ciptakan pembangunan, meskipun dengan cara mencicil dari tahun ke tahun, apalagi semisalnya angkanya bisa melebihi dari yang biasanya, itupun kita masih berbicara pada angka minimum, apalagi lebih dari itu dengan berbagai event lainnya dan tentunya dengan instrumen yang lebih siap, maka Sumbawa akan jauh lebih progres dari daerah lainnya.

Semuanya tergantung kejelian dan kecerdasan pemimpin.

Oleh : Heri Kurniawansyah HS

(Dosen FISIPOL UNSA)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...