Mengurai Skenario Pembebasan Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19

Bagikan berita

Oleh : Riri Rizki Meiliana

(Mahasiswa Semester IV Fisipol UNSA)

Melihat betapa luasnya penyebaran virus corona, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mulai berlaku sejak Indonesia menyatakan status pandemi. Salah satu dari beberapa kebijakan terbsebut adalah “pembebasan bersyarat kepada 30.000 Narapidana untuk mengurangi potensi penularan covid-19 di lembaga-lembaga pemasayarakatan”. Tentu saja hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Membludaknya jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan nantinya apabila ada satu Napi yang terinfeksi covid-19 akan dengan mudah dan cepat menularkan ke para Napi lainnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan grasi dan pembebasan bersayarat kepada 30.000 Narapidana. Syarat pemberian pembebasan bersayarat bagi Narapidana diatur pada Pasal 82 sampai Pasal 88 permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilassi, cuti mengunjungi kelarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebass, dan cuti bersayarat.

Dari syarat-syarat di atas yang harus dipenuhi oleh Narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersayarat, nyatanya tidak semuanya mendapatkan hal tersebut dari pemerintah. Mengapa demikian?. Ketika kebijakan ini dipublikasikan pertama kali ke ranah publik, banyak sekali perdebatan-perdebatan yang muncul. Masyarakat awam sampai ke tokoh-tokoh politik berdebat mengenai kebijakan ini. terutama rumor mengenai para Narapidana koruptor yang hendak di bebaskan, yang artinya refisi terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan mengecualikan pemberian remisi kepada tiga jenis kejahatan luar biasa, yakni narkoba, korupsi dan terorisme.

Dikutip dari salah satu tayangan Kompas TV, salah satu petugas Lapas mengatakan bahwa ada sekitar 3900 Warga Binaan di Lapas Kelas I Cipinang yang tentu saja jumlah itu melebihi kapasitas yang sebenarnya yakni hanya 850 orang. Petugas dapat membayangkan bila seandainya satu saja ada yang terinfeksi maka virus itu akan dengan cepat menginfeksi narapidana lainnya dan hal ini bisa saja menjadi hal yang sangat buruk. Oleh karena itu, petugas di sana menilai bahwa kebijakan ini akan sangat membantu warga binaan berkumpul dengan keluarga serta untuk meenyelamatkan warga binaan yang di dalam. Mengingat napi yang menghuni lapas kelas I Cipinang bukan hanya kasus narkoba saja.

Baca juga:  ASN Dalam Lembaga Independen

Tapi tentu saja masyarakat mulai mengeluarkan persetujuan dan ketidaksetujuan mereka akan hal ini. Hal yang sangat wajar memang mengingat setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan selalu menuai pro dan kontra. Sebab hakekatnya manusia tidak akan dapat memahami suatu fenomena yang terjadi di sekitar secara keseluruhan, maka lahirlah pro dan kontra.

Kebijakan pemerintah untuk membebaskan Narapidana memang mengundang pandangan yang berbeda dari masyarakat. Ada yang memandang bahwa hal ini di lakukan untuk mengurangi penyebaran Covid di dalam Lapas, dan juga guna mengurangi pengeluaran Negara yang harus membiayai kebutuhan Napi di dalam Lapas. Namun pandangan negatif yang juga lahir dari dalam sebagian besar masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa tidak seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan itu. Sebab, ketika palu sidang diketuk dan pimpinan sidang mengatakan Napi sudah mendapatkan hukuman maka tidak dapat di ganggu gugat lagi. Masyarakat dinilai semakin resah dengan pembebasan bersayarat tersebut karena masyarakat dan pemerintah sendiri tidak dapat menjamin mereka tidak akan membuat kasus baru atau melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana hal yang mengahantarkan mereka ke penjara. Ada pula masyarakat yang menganggap bahwa tidak seharusnya napi itu dibebaskan dari penjara karena penjarapun sudah meminimalisir penularan covid, yang perlu di perhatikan hanyalah kebersihan polisi dan penjaga lapas.

Namun, sepertinya masyarakatpun perlu mengetahui, bahwa napi itu tentu saja tidak dibebaskan secara sukarela tanpa ada syarat-syarat yang ditetapkan. Seperti dalam syarat-syarat pemberian grasi, asimilasi, pembebasan bersyarat yang telah disebutkan sebelumnya diatas, atau paling tidak telah melalui kurang lebih setengah dari masa hukumannya. Dan selama berada dalam masa pembebasan bersayarat, Warga Binaan akan tetap berada di bawah pemantauan. Sebelum dikeluarkan, warga binaan telah mendapatkan pelatihan agar dapat bekerja setelah nantinya telah keluar dari penjara. Selama masa asimilasi nanti, para napi yang mendapatkan hak istimewa pembebasan bersayarat tidak diperkenankan untuk keluar. Maka nanti pihak lapas akan bekerja sama dengan kejaksaan serta kepolisian untuk melakukan pengawasan warga binaan di luar lapas selama masa pembebasan bersayarat.

Baca juga:  Akankah Penerapan Sanksi Dapat Mengikis Kedzaliman Lingkungan?

Sebelum bebas bersayarat, maka napi akan melaksanakan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), yang di mana hasil sidang itu nantinya akan di putuskan siapa wali dari masing-masing napi yang akan menjamin masing-masing tahanan. Apakah yang bersangkutan nanti dalam hal ini narapidana akan berkelakuan baik selama masa pembebasan bersayarat, lalu napi juga wajib lapor nantinya.

Jadi, sama seperti namanya, napi itu memang dibebaskan tapi bukan pembebasan seutuhnya. Jadi, sepertinya masyarakat tidak perlu terlalu cemas, seperti skenario dugaan pembebasan napi ini guna menghemat pengeluaran pemerintah yang harus membiayai kehidupan napi di dalam lapas sementara saat ini pemerintah tengah di hadapi dengan pandemic yang selain menyita banyak perhatian segala pihak, tentunya menyita banyak pengeluaran pemerintah. Kecemasan masyarakat terhadap pembebasan narapidana tindak pidana khusus dalam hal ini yaitu koruptor, narkoba dan terorisme tidak akan di bebaskan. Sebab mereka memiliki sel pribadi, di mana setiap koruptor memiliki lapas sendiri-sendiri untuk satu kepala. Lapas untuk para koruptor ini bahkan bisa di katakan mewah, dan yang mengejutkan bisa sampai mandi air hangat di dalam lapas. Sungguh fasilitas yang hampir sama dengan hotel berbintang. Maka untuk pembebasan narapidana koruptor bisa di katakan dengan mengada-ngada.

Melalui konfirmasi dari Menkopulhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa : “tidak ada rencana pembebasan kepada narapidana kasus korupsi sehubungan pandemic covid-19. Sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merefisi PP Nomor 99 Tahun 1012 sehingga tidak ada rencana memberiremisi kepada narapidana korupsi, juga kepada terorisme, juga kepada Bandar narkoba. Remisi akan diberikan kepada narapidana kasus pidana umum”. (*)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...