MATARAM, Samotamedia.com – MotoGp Indonesia terancam gagal. Pasalnya, Badan Anti Doping Dunia (WADA) memberikan hukuman kepada Indonesia. Sanksi itu berupa larangan terhadap Indonesia menjadi tuan rumah event internasional.
Sementara di Indonesia, sejumlah event internasional akan digelar. Di antaranya MotoGp dan World Superbike (WSBK). MotoGp Indonesia sudah masuk kalender sementara. Tes pra musim pada Februari 2022. Sedangkan seri penutup World Superbike (WSBK) pada 19-21 November 2021.
Kesiapan infrastruktur menyambut dua event internasional itu juga hampir rampung 100 persen. Mulai dari kesiapan bandara, jalan bypass dari bandara ke sirkuit, hotel hingga homestay untuk menampung penonton dari berbagai penjuru dunia.
Ada kemungkinan event-event tersebut bisa digelar, mengingat WADA belum juga memutuskan kapan sanksi itu diterapkan. Jika sanksi diterapkan dalam waktu dekat, maka gelaran MotoGp Indonesia bisa terancam.
Diketahui, Badan Anti Doping Dunia (WADA) menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak patuh terhadap aturan Anti-Doping. Akibatnya, Indonesia terancam hukuman berat seperti tak boleh mengibarkan bendera merah putih.
Seperti dilansir bisnis.com dikutip Antara, Jumat 8 Oktober 2021, selain Indonesia, ada Korea Utara dan Thailand yang juga dianggap tidak patuh terhadap WADA.
Korea Utara dan Indonesia tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif. Sementara Thailand gagal untuk sepenuhnya menerapkan kode atau standar prosedur anti doping yang ditetapkan WADA.
Ketiga negara tersebut terancam mendapat hukuman berat. Hukuman itu antara lain perwakilan dari ketiga negara itu tidak bisa menjadi anggota dewan di komite. Selain itu, ketiga negara tersebut juga tak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, dan dunia.
Hukuman selanjutnya adalah tidak bisa mengibarkan bendera nasional di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia selain Olimpiade. Meski, atlet dari ketiga negara itu tetap diperbolehkan untuk bertanding di kejuaraan-kejuaraan tersebut.
Klarifikasi Kemenpora
Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, mengklarifikasi mengenai teguran dari Badan Anti Doping Dunia (WADA), yang menyatakan Indonesia tak memenuhi syarat jadi tuan rumah kejuaraan tingkat regional, kontinental atau dunia.
Zainudin Amali menegaskan itu terjadi karena adanya kesalahpahaman akibat pergantian struktur organisasi dan juga pandemi Covid-19 yang tersebar di Indonesia sejak Maret 2020.
“Kami mendapat surat dari WADA, tentang dianggap ketidakpatuhan, sesuai dengan yang disampaikan pada 15 September lalu,” kata Menpora, Zainudin Amali, sebagaimana dikutif Motorsport.com.
”Kami memiliki waktu 21 hari untuk mengklarifikasi surat yang kami dapatkan. Kami gerak cepat. Hari ini, kami langsung koordinasi dengan lembaga anti doping Indonesia, di mana posisi kami sampai dikatakan tidak patuh,” kata dia.
”Ternyata, ini lebih mengacu kepada pengiriman sampel kita. Pada 2020, kami memang merencanakan memberikan sampel. Tapi kami tidak menyangka, pada Maret, Covid-19 merebak di Indonesia,” imbuhnya.
”Tidak ada kegiatan olahraga, sehingga sampel yang direncanakan tidak terpenuhi. Semua berhenti. Ini yang menyebabkan kami tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh WADA,” terangnya.
Menpora juga mengatakan kasus ini hanya masalah administrasi yang akan selesai jika dijelaskan secara rinci. Terlebih saat ini, Indonesia sedang mengadakan Pekan Olahraga Nasional (PON), di mana jumlah sampel yang diambil lebih dari cukup.
”PON masih berlangsung, dan dari sini kami bisa memiliki banyak sampel. Jadi bisa terpenuhi syarat itu,” ujarnya.
”Kami dari pemerintah memiliki komitmen untuk mematuhi semua yang menjadi tanggung jawab kami. Saya optimistis ini masih bisa diklarifikasi dan dikomunikasikan,” imbuhnya.
Surat dari WADA memunculkan kekhawatiran dari para pencinta MotoGP dan WSBK (World Superbike) di Tanah Air, tentang terancamnya gelaran dua ajang balap motor bergengsi itu di Mandalika.
Pasalnya, kehadiran WSBK, terutama MotoGP sangat dirindukan oleh para penggemar di Indonesia.
”Saya yakin semua itu masih bisa dilakukan. Indonesia belum di banned jadi masih bisa melakukan kegiatan olahraga. Jadi, tolong jangan dibayangkan Indonesia tidak boleh menyelenggarakan kompetisi internasional atau mengirim atlet ke luar negeri,” tuturnya.
”Teguran ini merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan dan sekarang kami diberikan kesempatan untuk klarifikasi. Walaupun terlambat, tetapi kami usahakan dan WADA juga memberi waktu untuk memberikan surat klarifikasi,” pungkasnya. (Red)
