MATARAM – Forkopimda NTB tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid -19 menggelar rapat evaluasi tentang penanganan covid-19 NTB.
Rapat membahas mulai dari kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana kegiatan sesuai perkembangan situasi Covid termasuk membahas rencana penerapan New Normal oleh pemerintah pusat.
Rapat yang dipimpin oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkiflimansyah bertempat di Kediaman Kapala Kejaksaan Tinggi NTB, Jalan Pendidikan Kota Mataram, Selasa (2/6/2020).
Dalam rapat tersebut, Gubernur NTB menyampaikan, bahwa dengan adanya kenaikan kasus positif covid-19 yang cukup signifikan dapat diambil sisi positif dan negatifnya.
Dikatakan, naiknya angka positif NTB maka akan berdampak terhadap psikis masyarakat, sehingga kita perlu membahas bagaimana langkah kita dalam penanganan Covid-19 ke depannya.
”Ekonomi di NTB sangat ditopang oleh pariwisata, dan tidak bisa kita pulihkan kondisi wilayah kita dalam waktu secepat mungkin, sehingga perlu ada cara-cara lain dalam penanganannya termasuk perlunya memanfaatkan UKM lokal untuk dikelola,” ungkap Gubernur.
”Sedangkan terkait dengan pendistribusian JPS tahap II sudah mulai baik termasuk data penerimaannya dan yang mengelola, dan pengadaan barang JPS nantinya akan diadakan oleh dinas terkait oleh masing-masing kabupaten,” jelasnya.
Sedangkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Rohmi Sitti Djalillah menyampaikan, bahwa dalam dua minggu terakhir ini penanganan covid 19 di NTB sudah 80 persen. Protokol kesehatan adalah di atas segela-galanya dan ini menjadi acuan bersama dalam memerangi covid-19 termasuk apabila ditetapkan New Normal.
”NTB masih jauh dari New Normal, kemudian yang berhak memiliki keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan untuk New Normal adalah Bupati/Walikota,” pungkas Wagub.
”Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus satu suara, apabila masih ada yang tidak terima dengan putusan-putusan maka akan sulit dilakukan penanganan,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdani, S.Sos. S.H. M.Han, menyampaikan, bahwa dari program-program yang dicanangkan sudah banyak perubahan. Terutama yang ditakutkan kemarin adalah lebaran ketupat dan itu berhasil ditangani dengan baik.
”Hal ini berkat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan kami berterimakasih kepada semua elemen yang sudah ikut bekerja turut serta dalam penanganan ini, sehingga situasi sangat kondusif,” ungkap Danrem.
”Walaupun memang ada beberapa masyarakat yang hilir mudik menggunakan pickup pada saat lebaran topat, akan tetapi masih bisa kita arahkan untuk kembali dan kedepannya kami ingin peraturan ini lebih ditertibkan lagi,” tuturnya.
Terkait adanya arahan Pemerintah Pusat tentang rencana penerapan New Normal, Danrem mengatakan, mau tidak mau harus dilaksanakan.
Pihaknya menyarankan agar penerapan new normal dengan skala prioritas. Jika wilayah merah maka tidak diterapkan New Normal. Agar tidak terjadi permasalah baru yang berkepanjangan.
”Sebaiknya New Normal diterapkan di daerah yang berstatus warna hijau seperti yang dipaparkan oleh Kadiskes Prov NTB,” saran Danrem.
Danrem juga mengatakan, dalam penyaluran Jaring Pengamanan Sosial, sesuai perintah Kasad dan Pangdam agar melaksanakan pendampingan. Sampai saat ini seluruh Babinsa bersama babinskamtibmas terus bersinergi dilapangan membantu para kepala desa.
Dalam penangan covid-19, Danrem berharap agar sinergitas gugus tugas Covid-19 ke depannya harus lebih ditingkatkan dengan mengadakan evaluasi seperti ini setiap minggu. Maka personil yang bertugas di lapangan akan lebih maksimal. Karena di tingkat pimpinan telah bersinergi dengan baik.
Turut hadir dalam rapat, Ketua DPRD NTB, Kapolda NTB, Kabinda NTB, Danlanud Zam, Kajati NTB, Kadilti NTB, Sekda NT, Pasintel Lanal Mataram, GM Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Perwakilan BPKP dan undangan lainnya. (red)
