SUMBAWA, Samotamedia.com – Puluhan juta uang pajak tahun 2020 dan 2021 di Desa Maman Kecamatan Moyo diduga bermasalah. Pajak tahun 2020 Rp29.893.241 dan tahun 2021 sejumlah Rp802.919.
Kepala Desa Maman Hasmudin membenarkan adanya masalah uang pajak tersebut. Menurutnya, uang pajak tahun 2020 bermasalah pada saat bendahara dijabat perangkat desa wanita berinisial SA.
Sedangkan pajak tahun 2021 bermasalah pada saat posisi bendahara desa dijabat perangkat desa laki-laki berinisial SF.
SA menjabat bendahara desa pada bulan Juni 2020 hingga Akhir Desember 2020. Kemudian digantikan oleh SF yang menjabat sejak 4 Januari 2021 hingga 4 Juni 2021.
Kades mengaku telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Perangkat bersangkutannya telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Bahkan beberapa kali dihadirkan dalam pertemuan, hingga ke Kantor Camat.
”Pertemuan pertama digelar di kantor camat tanggal 21 Mei 2021 dan di kantor desa pada tanggal 4 Juni 2021. Masalah ini sudah kita laporkan juga ke Inspektorat dan DPMD,” ungkap Kades didampingi Sekdes, Herman Wijaya, Selasa (7/7/2021).
Pada pertemuan di kantor desa, yang bersangkutan siap bertanggung jawab. Komitment itu termuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, bersama Kades dan perangkat desa lainnya.
Dalam berita acara tertulis, pajak tahun 2020 Rp29.893.241 menjadi tanggung jawab SA. Sedangkan sisa pajak 2021 Rp802.919 menjadi tanggung jawab SF.
Perangkat Desa Terancam Diberhentikan
Rupanya, tidak hanya pajak. Belasan juta dana desa tahun 2021 juga diduga bermasalah. Menurut Kades, dana desa sejumlah Rp14.999.146 yang ditarik pada 30 Maret 2021 saat ini dalam menguasaan SF dan belum dikembalikan.
Sementara SF sendiri sudah lama tidak masuk kantor. Akhirnya, SF dipecat dari jabatan bendahara. Diungkapkannya, SF tidak masuk kantor selama 54 hari kerja. Terhitung sejak akhir Maret hingga awal Mei 2021.
Kades telah melayangkan teguran, dan SF pun berjanji untuk kembali rajin masuk kantor. Jika terulang, SF siap disanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai surat pernyataan yang ditandatangani SF di ruang kepala desa pada 23 Mei 2021 lalu.
Namun dalam perjalananya, SF justru kembali jarang ngantor. Alhasil, Kades mengusulkan pemberhentian SF sebagai perangkat desa. Hal ini berdasarkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Maman kepada Camat Moyo Hulu, tertanggal 30 Juni 2021.
Namun demikian, sampai saat ini Camat belum mengeluarkan rekomendasi. Karena permohonan rekomendasi pemberhentian itu hanya untuk SF. Sementara SA yang juga dinilai bermasalah tidak diusulkan.
”Tapi pak camat belum mau mengeluarkan rekomendasi, kalau keduanya tidak diberhentikan,” pungkasnya.
Kades menjelaskan alasannya mempertahankan SA. Menurutnya, permasalahan pajak yang terjadi pada saat SA mejabat bendahara dikarenakan ketidaktahuannya atas aturan yang ada.
Selain itu, pajak puluhan juta di bawah tanggung jawab SA itu juga telah diserahkan kepada SF. Hal itu, kata dia, diakui SF dalam dua kali pertemuan. Yakni pertemuan di kantor desa dan kantor camat beberapa waktu lalu. (Red)
