Pansus DPRD Sumbawa Setujui Tambahan Penyertaan Modal Bank NTB Syariah

Bagikan berita

SUMBAWA, Samotamedia.com – Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumbawa menyetujui rencana penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank NTB Syariah. Persetujuan tersebut diambil dalam sidang paripurna DPRD yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sumbawa, Kamis (19/1/2023).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq. Didampingi para Wakil Ketua DPRD, Drs. Mohamad Ansori, Syamsul Fikri dan Nanang Nasiruddin.

Penyertaan saham Pemda Sumbawa di PT. Bank NTB Syariah berupa tanah. Meliputi tanah Eks Pos Jaga Sepakat di Kecamatan Plampang seluas 675 meter persegi. Dengan perhitungan nilai pasar Rp 824 juta. Tanah tersebut diperuntukan bagi Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT. Bank NTB Syariah di Plampang.

Kemudian tanah eks Balai Kesehatan di Kecamatan Lunyuk seluas 850 meter persegi dengan nilai pasar Rp 467 juta. Diperuntukan bagi Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT. Bank NTB Syariah di Lunyuk.

Sebagian tanah Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Utan seluar 1.000 meter persegi dengan perhitungan nilai pasar Rp 573 juta. Tanah tersebut diperuntukan bagi Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT. Bank NTB Syariah di Utan.

Dari ketiga obyek tersebut akan terpenuhi jumlah penyertaan modal Pemda Sumbawa ke PT Bank NTB Syariah yakni Rp 1,8 miliar. Sehingga total saham menjadi Rp 76,5 miliar. Sebelumnya, kepemilikan saham Pemda Sumbawa di PT. Bank NTB Syariah Rp 74,6 miliar atau 9,57 persen dari keseluruhan saham.

Baca juga:  Gelar Panen Raya, Korem 162/WB Dukung Program Ketahanan Pangan

”Pansus DPRD dapat menyetujui Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. Bank NTB Syariah berupa barang milik daerah berbentuk tanah,” kata juru bicara Pansus DPRD Sumbawa, Hamzah Abdullah.

Setelah mendapat persetujuan DPRD, Pemerintah Daerah melalui pengelola barang milik daerah harus menyiapkan rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada DPRD. Agar segera dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengusulkan meningkatkan penyertaan modal berupa ke PT. Bank NTB Syariah. Rencana penyertaan modal telah dibahas dalam rapat paripurna pertama DPRD Sumbawa, di Ruang Sidang Utama Lantai II DPRD Sumbawa, Rabu (11/1/2023).

Saat itu, Bupati Sumbawa yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri menyampaikan sejumlah pertimbangan dilakukannya penyertaan modal di Bank NTB Syariah. Pertama, barang milik daerah lebih optimal apabila oleh PT. Bank NTB Syariah dalam bentuk penyertaan modal.

Baca juga:  JPS Gemilang Dongkrak Kinerja Kredit Perbankan di Tengah Pandemi

Kedua, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bertambahnya kepemilikan saham akan mengakibatkan penambahan deviden yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pertimbangan lain yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 12/PJOK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang konsolidasi bank umum. Per tanggal 31 September 2021 modal inti PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp 1,3 triliun rupiah.

Artinya, PT. Bank NTB Syariah masih memerlukan tambahan modal sebesar Rp 1,6 triliun lebih dengan komposisi kepemilikan saham terbesar yaitu sebesar 51 persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pertimbangan terakhir yakni hasil rapat koordinasi strategis pemenuhan modal inti PT. Bank NTB Syariah tanggal 1 April 2021 dan rapat umum pemegang saham tahunan PT. Bank NTB Syariah buku 2020 tanggal 12 April 2021.

Bahwa pemenuhan kebutuhan setoran modal PT. Bank NTB Syariah dengan kekurangan total jumlah modal sebesar Rp 1,6 triliun lebih dibebankan kepada para pemegang saham. Dimana saham terbesar sejumlah 51 persen tetap milik pemerintah Provinsi NTB. Pemenuhan kebutuhan modal inti harus sudah terpenuhi pada tahun 2024. (Jho)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...