Pemerintah Didesak Cabut Izin Distributor Pupuk Nakal

Bagikan berita

BIMA – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Ambalawi (AMP) melakukan aksi demonstrasi terkait harga pupuk, Senin (18/1). Aksi dipusatkan di Dusun Tengge 1 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi dengan cara memblokir jalan lintas Bima-Wera.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Bimansyah Adi Putra dalam orasinya mengencam distributor dan pengecer nakal. Selain menjual pupuk di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah, mereka juga terindikasi menjual pupuk dengan sistem paketan.

Massa aksi meminta kepada pemerintah untuk segera menertibkan keberadaan distributor dan pengecer nakal tersebut. Bila perlu izin mereka dicabut. ”Ini tuntutan kami yang harus didengar oleh pemerintah,” ucapnya.

Tak hanya itu, AMPA juga menyoroti kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Massa aksi menilai pengawasan oleh KP3 lemah.

Baca juga:  Bangun Sumbawa, Jarot-Mokhlis Rangkul Anak Muda

”Kami meminta kepada pemerintah Kecamatan Ambalawi untuk menghadirkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mengefektifkan tugas dan fungsi kepengurusannya di Kecamatan Ambalawi,” imbuhnya.

Aksi AMPA langsung direspon Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya. Di hadapan massa aksi, Kadis menegaskan bahwa ketersediaan pupuk telah mencukupi kebutuhan para petani. Namun yang cenderung jadi masalah yakni ditingkat pendistribusian.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Bima akan mengadakan pertemuan di Aula Kantor Camat Ambalawi pekan depan.

”Permasalahan yang perlu diselesaikan adalah soal pendistribusian ke bawah. Tapi hari Rabu kami akan memperbaikinya dengan menghadirkan Distributor, seluruh pengecer, seluruh ketua kelompok tani dan unsur pemerintahan ada di Kecamatan Ambalawi,” kata Kadis yang terjun langsung menemui massa aksi.

Baca juga:  Bawaslu Sumbawa Lakukan Penertiban APK

Dalam pertemuan nanti akan dibahas terkait dengan semua permasalahan kelompok tani, pengecer, distributor pupuk, harga pupuk dan sistem penjualan yang tidak diperbolehkan untuk paketan. “Saya pasti akan hadir, dan saya minta pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi kami,” tandasnya.

Terkait indikasi penjualan pupuk paketan oleh pengecer, Kadis meminta kepada massa aksi untuk menyediakan bukti. Jika terbukti akan ditindak tegas.

“Teman – teman saya minta dibuatkan laporan, anggota kelompok mana yang membeli pupuk subsidi dengan harga di atas harga het dan pengecer mana yang menjualnya secara paket. Biar ada buktinya kami menindaknya,” pungkasnya. (Dir)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...