Pemilu 2024, Hindari Money Politik Hadirlah dengan Gagasan

Bagikan berita

Suasana Pemilihan Umum 2024 sudah semakin memanas, dikarenakan kini tinggal menghitung bulan lagi menuju pencoblosannya. Secara landasan hukum, perihal Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017). Pasal 1 angka 1 UU No. 7/2017 itu memuat tentang pengertian Pemilu.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwasannya “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Salah satu poin penting dalam Pemilihan umum merupakan proses melibatkan masyarakat ke dalam proses pemerintahan. Masyarakat dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak serta layak di pilih untuk diperjuangkan dan di menangkan.

Masyarakat yang telah menyerahkan sebagian kedaulatannya masih bisa mengontrol jalannya pemerintahan sehari-hari diluar prosesi Pemilu. Pada titik inilah yang menjadi persoalan krusial ketika penyerahan kedaulatan pemerintah dan menjalankan pemerintahan acap kali terjadi transaksi jual beli suara atau akrab di sebut money politic.

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar prefensi suara pemilih dapat diberikan kepada penyuap. (Aspinall & Sukmajati, 2015)Perilaku money politic seperti yang disebutkan penulis diatas akan melahirkan sebuah fenomena patronase dan klientelisme.

Baca juga:  Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara

Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya person dengan ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi secara tidak seimbang, sehingga terbentuklah pola hubungan yang saling bertukar timbal balik (menguntungkan).

Praktek money politic ini merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya, karena demikian memerlukan biaya politik yang sangat fantastis (tinggi) sehingga akan menciptakan wakil rakyat yang korup.

Karena disadari atau tidak, setelah mereka terpilih karena money politic, yang ada dibenak mereka adalah bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan begitu banyak dan fantastis itu bisa kembali, salah satu jalan tercepat adalah tentu melalui korupsi.

Maka dari itu, Calon Anggota Legislatif harus mampu menemukan problem sosial yang ada di kehidupan sosial sebagai letak dasar pikir yang mengantarkan dirinya berjuang sebagai wakil rakyat di parlemen, karena bicara perubahan sosial Harus berangkat dari pada problem sosial yang tentu melalui rekayasa-rekayasa sosial.

Perubahan sosial yang terencana (planned social change) tentu harus melalui rekayasa sosial dalam rangka melaksanakan social marketing (pemasaran sosial) yang harus di tawarkan kepada masyarakat.

Hari-hari belakangan ini kita cenderung melihat problem itu hanya di alamatkan kepada masyarakat tingkat menengah kebawah, pun dengan kejahatan (crimes) juga di anggap bermula pada masyarakat yang tergolong menengah kebawah.

Baca juga:  Laut Hidup Kita

Padahal problem sosial juga kejahatan (crimes) itu hendak dilaksanakan secara berjamaah di lingkaran kekuasaan yang di kenal sebagai kejahatan orang-orang yang berkerah putih (white color crimes).

Hal demikian tidak berani dijawab oleh orang-orang yang menyatakan diri siap berjuang dan mewakafkan diri untuk menjadi wakil rakyat, karena harus tunduk dan patuh pada kejahatan yang direncanakan di dalam tubuh partai politik itu sendiri.

Sejauh pengamatan Penulis, per hari ini belum ada satu calon anggota legislatif pun yang berani bersuara dan menyatakan sikap dalam bentuk gagasan yang di jadikan sebagai dasar narasi di hadapan masyarakatnya, sebagai harapan gagasan dan narasi itu merupakan cikal bakal untuk meretas segala problem sosial yang secara otomatis menjawab perubahan sosial itu sendiri.

Supaya tidak instan menentukan pilihan di bilik suara, masyarakat harus sudah matang menentukan pilihan. Penentuan pilihan tersebut sebaiknya melewati proses mempertimbangkan visi, misi, serta menelanjangi rekam jejak calon anggota legislatif yang bersangkutan.

Mengenali dengan cermat rekam jejak calon anggota legislatif akan meminimalisir potensi salah pilih calon anggota legislatif dalam Pemilu. Sebab, pilihan masyarakat ini akan dikonversi menjadi nama-nama wakil rakyat yang akan menduduki kursi legislatif lima tahun ke depan.

Penulis: Muhammad Fauzi

(Mahasiswa Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...