Penanganan Stunting di Bima Dinilai Tim Provinsi

Bagikan berita

BIMA,Samotamedia.com – Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting Terintegrasi tahun 2020 Kabupaten Bima dinilai tim provinsi.

Penilaian yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Provinsi NTB Huailid S.Sos,. M.Si itu, digelar Aula Kantor Bupati Bima, Rabu (14/10/2020).

Bupati Bima tampak diwakili Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Drs. H. Muzakir M.Sc.

Dalam sambutannya, H. Muzakir mengungkapkan bahwa angka stunting di Bima mencapai 24,41 persen. Untuk menekan angka tersebut harus ada sinergisitas lintas sektor.

Bappeda dalam hal ini terus mendorong komitmen dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menurunkan angka stunting.

“Stunting melekat pada kemiskinan. Karena selama masih ada kemiskinan maka stunting masih akan tetap ada,” terang H. Muzakir, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tajudin SH., M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir. Syaifudin dan Kepala DP3AP2KB, Drs. Syahrul.

Baca juga:  Opgab Perda, Pelajar Terciduk Bawa Tramadol

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST,. MT,. M.Sc dan anggota tim memaparkan beberapa aksi konvergensi stunting di Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil evaluasi, lokus desa stunting mengalami penambahan dari 20 desa pada tahun 2020 menjadi 30 pada tahun 2021. ”Terdapat 9 desa yang berstatus merah dan menjadi fokus penanganan,” bebernya.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan bahwa dalam upaya percepatan penanganan stunting, sejumlah intervensi telah dilakukan.

Intervensi antara lain, peningkatan cakupan ibu hamil yang mendapat pemberian makanan tambahan (PMT), cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT Intervensi lainnya yakni peningkatan cakupan remaja putri mendapatkan suntik TTD, cakupan layanan ibu nifas, cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB).

Baca juga:  Duduk Bersama, Kapolres Sumbawa Ingatkan Pilkada Sehat dan Damai

Kemudian cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, rumah tangga yang menjadi peserta JKN/ kartu Indonesia sehat (KIS) dan cakupan desa yang menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Ia berharap, tahun ini Kabupaten Bima mendapatkan prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tidak hanya dalam aksi konvergensi penanganan stunting. Tapi juga dalan masalah kesehatan lainnya. (ard)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...