Pencapaian Target Kabupaten ODF Tahun 2022

Bagikan berita


Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat , baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tingginya sebagaimana tercantum dalam pasal 162 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009. Ruang Lingkup kesehatan Lingkungan meliputi : Penyediaan air bersih, pembuangan tinja/jamban keluarga, pengelolaan pembuangan sampah, pembuangan air limbah, sanitasi makanan, perumahan sehat dan pengawasan vector.

Dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan pendekatan secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kualitas kesehatan lingkungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) dengan salah satu pilarnya adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan ( Stop BABS ). Tujuan dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) adalah untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Adapun indikator outcome dari STBM yaitu dapat menurunkan kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Salah satu penyebab tingginya angka kesakitan tersebut adalah kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu perilaku kebersihan perorangan (personal hygiene) terutama masih banyak masyarakat yang buang air besar di sembarangan tempat (open defecation) seperti di kebun, sungai dan sebagainya.

Berbagai upaya peningkatan akses jamban melalui berbagai program dan pendekatan telah banyak dilakukan dengan memberi subsidi, stimulan dan lainnya kepada masyarakat. Namun persentase peningkatan akses relatif sedikit. Dengan tolak ukur peningkatan jumlah jamban yang dibangun, ternyata belum mampu menurunkan penyakit berbasis lingkungan, karena masih banyak masyarakat yang tetap buang air besar di sembarang tempat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, masalah kesehatan lingkungan terutama sanitasi merupakan sebuah masalah serius yang masih dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa saat ini. Salah satu perilaku masyarakat Kabupaten Sumbawa yang masih kurang dalam bidang sanitasi adalah tingkat penggunaan jamban.

Baca juga:  BISAKAH PSBB MENGHADAPI VIRUS CORONA?

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa sampai dengan Oktober tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 165 desa/kelurahan di Kabupaten sumbawa sudah 103 desa/kelurahan atau 62,42 persen yang sudah mencapai Open Defecation Free (ODF ) atau stop buang air besar sembarangan yang merupakan pilar pertama dari Sanitasi Total Berbasis masyarakat ( STBM ) yang menjadi program nasional di bidang Sanitasi, dan masih ada 64 desa yang belum ODF atau masih buang air besar sembarangan.

Penyebab rendahnya akses sanitasi ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti sosial kultur dan perilaku masyarakat yang terbiasa BAB disembarang tempat, kondisi geografis yang berbatuan dan kering sehingga sulit membangun jamban, selain itu pula faktor lainnya banyak masyarakat masih sangat terbiasa dengan pola subsidi/bantuan, kemudian banyaknya pendatang dari daerah lain ( luar pulau sumbawa yang tinggalnya musiman ( musim tanam & musim panen ).

Kemudian Akibat terbesar dari sanitasi yang buruk dan minimnya akses jamban sehat ini dapat berdampak pada kasus balita gizi buruk dan stunting.

Sanitasi buruk terjadi pada kerusakan dinding usus yang mengganggu penyerapan zat gizi makanan . Hal ini berdampak pada gangguan tumbuh kembang pada bayi dan balita, sehingga berakibat stunting. Stunting jangka panjang akan mempengaruhi kualitas anak masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Kenyataan ini merupakan tantangan bagi kita semua , pemerintah telah menetapkan target 100 perseb ODF yaitu pada tahun 2022 mendatang, maka dari itu diharapkan masyarakat diberbagai wilayah kabupaten Sumbawa agar mendapatkan akses sanitasi yang layak dan aman, sehingga tidak lagi melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 36 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial ( STBM GESI ), serta dalam rangka meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan akses sanitasi dasar sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara merata, serta untuk pencapaian target kabupaten ODF ( Open Defecation Free ) pada tahun 2022, dengan ini diharapkan untuk melakukan langkah – langkah akselerasi melalui strategi – strategi diantaranya :

  1. Pembentukan dan penguatan Tim STBM di seluruh kecamatan dan Desa/Kelurahan.
  2. Melibatkan para pihak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan untuk percepatan target Kabupaten ODF tahun 2022.
  3. Mengalokasi pendanaan melalui APBD, CSR, APBN, Baznas, NGO dan lain – lain.
  4. Mengidentifikasikan akses dan kepemilikan jamban di tingkat masyarakat.
  5. Menyusun peraturan Desa/Kelurahan tentang STBM ( percepatan target ODF) di seluruh Desa/Kelurahan.
  6. Membuat Pernyataan komitmen dengan para pihak ( camat, Kepala Desa, BPD, Tokoh masyarakat) untuk percepatan target Kabupaten ODF.
  7. Mensosialisasikan dan mengedukasi STBM ( melalui media) dilingkungan sekolah dan desa seperti: pertemuan desa, PKK, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, media sosial dan lainnya
  8. Mengoptimalkan peran OPD, PKK, Camat, desa, Unit Pengumpul Zakat/ UPZ, dunia usaha dan perguruan tinggi
  9. Melaksanakan lomba STBM
  10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala ditingkat Kecamatan dan Desa
  11. Menyampaikan laporan perkembangan capaian target ODF secara berkala dan berjenjang mulai tingkat desa hingga Kabupaten.
  12. Menyusun peraturan Desa/Kelurahan tentang STBM ( percepatan target ODF Optimalkan peran Perguruan tinggi melalui KKN Tematik)
  13. Menyusun peraturan desa/kelurahan tentang STBM ( percepatan ODF ) di seluruh desa/kelurahan.
  14. Melakukan pembinaan dan pemantauan bagi desa/kelurahan berdasarkan pemantauan dan evaluasi.
Baca juga:  Sikap Netral Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pesta Demokrasi

Apabila semua strategi – strategi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka Kabupaten Sumbawa bisa ditetapkan sebagai kabupaten ODF ketiga di NTB.

Oleh: Lily Mutmainnah, SKM
(Mahasiswa Pasca sarjana Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...