BIMA – Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (Solud) Bima menggelar kegiatan pertemuan jaringan komunitas sekolah tingkat Kabupaten Bima. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Hotel La Ila Kota Bima, Rabu (2/6/2021).
Kegiatan ini laksanakan sebagai upaya penguatan guru inklusif bagi komunitas sekolah. Hadir Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bim
Kemudian Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dikbudpora di kecamatan yang ada sekolah yang menjadi dampingan Solud Bima serta perwakilan komunitas sekolah.
District Coordinator Program Pro In – Qlued, Hersan Hadi Kepada Samota Media mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian program kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan beberapa bulan yang lalu.
“Harapannya kita, guru – guru yang ada di komunitas sekolah yang kami dampingi memiliki kualitas untuk menerapkan pembelajaran inklusif,”katanya.
Menurutnya, pendidikan inklusif harus benar – benar diterapkan di lembaga pendidikan, karena amanat undang – undang bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan pendidikan.
“Makanya tujuan kegiatan ini, agar penyelenggara pendidikan memberikan perhatian khusuk kepada anak – anak yang cacat dan keterbelakangan mental,”terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Dikpora Kabupaten Bima, Zunaidin, S.Sos, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa hadirnya pendidikan untuk mewujudkan kemerdekaan. “Termasuk kemerdekaan untuk belajar,”ungkapnya.
Lanjutnya, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan formal memiliki peranan dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Kami selaku pemerintah juga berupaya melakukan pengembangan di berbagai sisi, terutama terkait sarana dan prasarana, kurikulum dan sebagainya,”tuturnya.
Terkait dengan pendidikan inklusif, Zunaidin menekan guru – guru di sekolah agar lebih kreatif dalam membelanjakan anak.”Perhatiannya harus kepada seluruh siswa, tanpa memandang bagaimana latar belakang siswa,”ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima, Raani Wahyuni, ST, MT, MSc memaparkan materinya yang berkaitan program pemerintah daerah dalam mendorong pendidikan inklusif.
“Visi pemerintah Kabupaten Bima adalah mewujudkan Bima Ramah, dan RAMAH itu adalah singkatan dari Religius, Aman, Makmur dan Handal,”ungkapnya.
Kemudian dalam program pemerintah, salah satunya adalah program literasi, yakni literasi sekolah, masyarakat dan keluarga. “Itu termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019,”tandasnya.
Dikatakannya oleh Raani bahwa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat bawah sampai tingkat atas ada Musrenbang Khusus yang mengusulkan terkait dengan kebutuhan perempuan, anak, lansia dan kebutuhan khusus lainnya.
“Musrenbang 2018 – 2019 telah menerima 50% usulan kebutuhan khusus dan akan direalisasikan tahun 2021 ini,”tambahnya. (Dir)
