SUMBAWA,Samotamedia.com – Sejumlah warga salah satu dusun di Batu Tering mendatangi Kantor Desa, Senin (19/10/2020).
Mereka datang berdialog prihal pembangunan balai pertemuan. Bukan masalah pengelolaan dana desa yang tidak transparan sebagaimana diberitakan salah satu media online, kemarin.
”Bukan digeruduk. Bukan juga masalah pengelolaan dana desa. Tidak ada masalah dengan pengelolaan Dana Desa (DD) Batu Tering,” tegas Kepala Desa Batu Tering, Alwan Hidayat, Rabu (21/10/2020).
Kedatangan warga yang saat itu bertepatan dengan jadwal pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST), disambut hangat Kades.
Dalam dialog dengan Kades, warga mempertanyakan pembangunan balai pertemuan yang lantainya hanya diplur. Berbeda dengan balai pertemuan di dua dusun lain yakni Batu Tering A dan Dusun Sela yang berlantaikan keramik.
Dijelaskan Alwan, pembangunan tiga balai pertemuan di desanya itu merupakan program Kades sebelumnya. Alwan yang baru dilantik Maret 2020 lalu itu hanya melanjutkan. Pengerjaan pun masih dalam tanggung jawab pelaksana.
”Belum ada serah terima hasil pekerjaan ke desa, melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),” bebernya.
Sementara penggunaan lantai tanpa keramik yang dipermasalahkan itu telah sesuai gambar. Perencananaan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa saat itu.
Kades juga menilai hasil pengerjaan telah maksimal. Kualitasnya jauh labih baik dibandingkan dengan perencanaan pada gambar.
”Apa yang terjadi hari ini adalah buah dari perencananaan sebelumnya yang tidak matang,” ujarnya.
Oleh karenanya, ke depan Alwan komit setiap pembangunan akan dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik.
”Insya Allah 2021 adalah momentum rencana realisasi perencananaan pemerintahan baru akan dilihat hasil perencanaan maupun tekhnik pengolahan keuangan negara yang baik dan benar,” pungkasnya.
Pemberitaan yang Mengada-ngada
Alwan membantah keras pemberitaan salah satu media online yang dishare melalui media sosial.
Dalam pemberitaan itu, Kades dituding tidak profesional dan tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga digeruduk oleh warga satu desa.
Padahal faktanya, warga yang datang ke kantor desa sekitar 10 orang. Itu pun bersamaan dengan penyaluran BST sehingga terlihat ramai.
”Ada 10 orang. Kenapa terlihat ramai, karena bersamaan dengan pembagian BST,” tuturnya.
Menurut Alwan, pemberitaan di media online yang berkantor di Jakarta Pusat itu tendensius bahkan terkesan melebih-lebihkan. Warga yang berdialog, kata dia, diberitakan cek-cok bahkan adu mulut.
Tidak hanya tak sesuai dengan fakta lapangan, pemberitaan pun tak berimbang. Kades selaku pihak yang dituding tidak dikonfirmasi.
”Tidak ada percekcokkan. Yang ada masyarakat bertanya Kades menjawab. Ya endak ribut, tapi kan namanya orang ramai ya jadi ramai,” bantahnya.
”Jadi pemberitaannya belum sahih, sangat mengada-ada belum memenuhi etika jurnalistik yang cek and balance,” imbuh Kades yang juga mantan wartawan salah satu media cetak lokal di Sumbawa ini.
Tidak hanya itu, Kades juga mengkritik pilihan narasumber dalam berita. Salah satu Narasumber disebut sebagai tokoh.
Faktanya, yang bersangkutan adalah salah satu dari warga yang menyoal pembangunan balai pertemuan saat itu.
”Bukan tokoh. Tapi bagian dari yang ikut saat itu. Tokoh dalam pemberitaan adalah orang di luar massa aksi yang sifatnya objektif dan netral. Secara sosial kemasyarakatan diakui kredibilitasnya,” tandasnya. (red)
