BIMA – Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) Kabupaten Bima menggelar dialog kebijakan program promosi prakarsa masyarakat sipil untuk pendidikan inklusif di Kabupaten Bima.
Kegiatan digelar di aula kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kecamatan Ambalawi, Rabu (20/1/2021).
Hadir pemerintah Kecamatan Ambalawi, Kepala UPT Dikbudpora, Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan sejumlah Kepala Sekolah.
District Cordinator Program Pro – In Qlued, Abdul Haris, S.Pt dalam pengantarnya menyampaikan bahwa kehadiran Solud sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Bima adalah ingin berkontribusi dalam mendorong kerja nyata yang positif dalam mendukung visi dan misi pemerintah.
“Kami bekerja sama dengan Yayasan Penguatan, Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPIKA) Actionaid atau YAA dan didukung oleh European Union untuk menerapkan program promosi prakarsa masyarakat sipil untuk pendidikan inklusif dan berkualitas di Indonesia,” katanya.
Dijelaskannya, tujuan dialog kebijakan ini untuk menyerap aspirasi dan ide – ide dari para penyelenggara pendidikan. Kemudian dirangkum dan ditawarkan kepada pemangku kebijakan sebagai perubahan sistem pendidikan.
Disamping itu juga untuk memperbaiki tata kelolah infrastruktur sekolah dan peningkatan pendidikan inklusif bagi penyelenggara pendidikan.
“Dari hasil dialog kita semua, nanti akan ditawarkan kepada pemerintah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan,” terangnya.
Diungkapkannya, ada tiga sekolah di Kecamatan Ambalawi yang menjadi sasaran program yang dilaksakan oleh Solud. Meliputi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rite, SDN 2 Tolowata dan SDN Inpres Nipa.
“Dengan harapan sekolah – sekolah ini mengalami perkembangan, baik pada sarana maupun prasarananya. Kemudian dari perubahan itu bisa menjadi contoh bagi sekolah – sekolah yang lain,” ucapnya.
Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Ambalawi, Lukman S.Pd menyampaikan bahwa kehadiran Solud merupakan solusi bagi permasalahan pendidikan yang ada di Ambalawi.
“Dengan kegiatan dialog ini, kami selaku penyelenggara pendidikan di tingkat bawah merasa memiliki ruang untuk menyampaikan ide – ide kepada para pemangku kebijakan melalui Solud,” tandasnya.
Sementara itu Camat Ambalawi melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Ilham, SKM mengungkapkan terkait banyaknya kendala – kendala dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Pembelajaran disekolah menjadi sangat terbatas. Oleh sebab itu, peranan keluarga sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini,” tegasnya.
Ilham berharap kepada pihak Kepala sekolah agar tetap semangat menjalankan tugasnya meski di masa pandemi ini minimnya bantuan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan terkait dengan sarana dan prasarana.
”Jangan sampai turun semangatnya karena tidak mendapatkan proyek, karena tugas kepala sekolah bukan memegang proyek,” jelasnya.
Kemudian terkait dengan bantuan PKH di sekolah, Ilham mengingatkan para pendamping untuk memastikan bahwa penerima PKH adalah siswa yang rajin sekolah. “Syaratnya adalah absen dengan tingkat kehadiran 80 persen,” tutupnya. (Dir/adv)
