Tahun Ini, BLT DD Rite Sasar 60 KPM

Bagikan berita

KERJASAMA SAMOTA MEDIA DENGAN PEMERINTAH DESA RITE

BIMA – Pemerintah Desa Rite Kecamatan Ambalawi menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pembahasan dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) tahun 2021.

Musdes digelar di aula kantor desa, Rabu (5/5/2021) dan dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rite, seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda.

Kepala Desa Rite, Imran dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2021 ini, sebagian besar Anggaran Dana Desa (ADD) diprioritaskan untuk Bantuan Covid.

“Saya sudah memberikan amanah kepada masing – masing Kepala Dusun untuk mendata calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” katanya.

Baca juga:  Legalitas Sekdes Bermasalah, BPD Tolouwi Tolak Tanda Tangan RKPDes

Diungkapkan oleh Kades bahwa sebanyak 60 penerima manfaat Se – Desa Rite yang merupakan hasil pendataan Kepala Dusun. “Dan melalui Musdes ini, kami usulkan kepada BPD untuk ditetapkan secara bersama,” terangnya.

Kemudian dijelaskannya mengenai kuota masing-masing dusun, bahwa untuk Dusun Rite II dan Sonco Kahoro masing – masing 8 calon penerima manfaat. Sedangkan Dusun Sonco Lumba, Nonu, Rite I, Keli, Tengge Keli dan Pori masing – masing 7 orang calon penerima manfaat.

”Mengenai kuota yang tidak sama, karena pertimbangannya jumlah KK di masing – masing Dusun,” terangnya.

Terpisah, Sekdes Rite, Mukhsin, S.Pd mengungkapkan bahwa 60 orang yang telah ditetapkan akan mendapatkan bantuan senilai Rp300.000 per bulan.

Baca juga:  Korban Kebakaran Batu Rotok Tinggalkan Tenda Karena Hujan

“Terkait dengan berapa kali pencairannya, belum bisa kami pastikan karena kebijakan pemerintah yang di atas bisa saja berubah,” jelasnya.

Mengenai kapan akan dicairkan, Pemdes juga belum bisa berikan kepastian karena tergantung pencairan oleh pihak BRI. “Kami sudah mengajukannya, mudah – mudahan cepat prosesnya,” ucapnya.

Kemudian Wakil Ketua BPD Rite, Ade Prasetiawan, SH mengharapkan Pemdes harus benar – benar memastikan bahwa calon penerima BLT tidak pernah mendapatkan bantuan lain seperti BST dan PKH.

“Itu harus bisa dipastikan, karena jangan sampai nanti dobel dapat bantuan,” tuturnya. (Dir/adv)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...