Tempat Karoke Kembali Operasi, Pol PP: Tidak Ada Lagi Miras dan PS

Bagikan berita

SUMBAWA, Samotamedia.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus melakukan patroli ke tempat-tempat karoke keluarga di Sumbawa. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi peredaran minuran keras maupun wanita pemandu karoke atau patner song (PS) di lokasi tersebut.

”Tadi malam, teman patroli sempat jalan-jalan ke semua room. Mereka mulai buka tadi malam pasca tutup beberapa hari. Tidak ada lagi ditemukan Miras apalagi PS,” ungkap Kasat Pol PP, Abdul Haris didampingi Kabit Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, Mukhtamarwan, Rabu (11/1/2022).

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Sumbawa sempat mengeluarkan kebijakan penutupan tempat hiburan karoke keluarga pada 5 Januari 2023 lalu. Ini karenakan adanya temuan peredaran Minuman Keras (Miras) dan wanita pemandu lagu atau partner song (PS) di tempat tersebut.

Baca juga:  Penerapan Teknologi Sangat Penting dalam Mewujudkan SIPP yang Baik

Pemda menilai hal itu bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 tahun 205 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Penutupan tempat karoke keluarga membuat para pengusaha galau.

Pada Senin 9 Januari 2023, pengusaha karoke yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Karoke Keluarga Sumbawa ramai-ramai mendatangi kantor bupati untuk melakukan hearing.

Saat itu mereka diterima langsung oleh Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM. Dalam hearing disepakati, room karoke bisa beroperasi kembali dengan catatan tidak boleh ada lagi Miras dan wanita pemandu lagu. Jika melanggar, konsekuensinya izin usaha dicabut. Pengusaha pun sepakat.

Abdul Haris kembali menegaskan, pihaknya akan terus melakukan patroli untuk menegakkan Perda. Jika nantinya ada temuan, pihaknya tak segan-segan memproses sesuai aturan yang berlaku. ”Tetap akan kita pantau. Piket patroli selain meyisir lokasi kumpul anak-anak mudah, juga menyisir room karoke,” ujar Haris.

Baca juga:  Mangkal di Samota, Dispussip Sumbawa Awalnya Dicuekin

”Jika ada temuan, kita akan proses. Masalah pencabutan izin nanti itu ranahnya perizinan. Kami hanya merekomendasi untuk dicabut (Izin),” pungkas Haris yang diiyakan Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah (P2UD), Sukarman. (Jho)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...