Temuan Dalam Program Beasiswa NTB Telah Dikembalikan, Inspektorat: Tidak Ada Kerugian Negara

Bagikan berita

MATARAM – Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, Jumat (28/5/2021) menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara terhadap penyelengaraan program beasiswa NTB pada tahun anggaran 2020.

Dari beberapa catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK RI, temuan kerugian negara akibat biaya yang sudah terlanjur dibayarkan sebesar Rp87.030.000 seluruhnya sudah dikembalikan ke kas negara.

“Artinya uang negara atau daerah sudah masuk kas lagi dan tidak ada kerugian negara,” jelas Ibnu Salim.

Ia juga menjelaskan bahwa beberapa catatan lainnya mengenai LHP BPK terhadap program beasiswa NTB ini seluruhnya bersifat administratif dan sudah dituntaskan sesuai rekomendasi BPK.

Menurutnya ini hanya faktor kelemahan pemahaman terhadap administrasi tata kelola pertanggungjawaban keuangan.

“Untuk penyempurnaan ke depan dalam pengelolaannya diarahkan pada ketentuan yang ada. Ini hanya faktor kelemahan pemahaman tata kelola. Sedangkan programnya sudah terlaksana sesuai yang direncanakan,” ungkap Ibnu.

Baca juga:  PPDB, SMAN 3 Sumbawa Hanya 9 Rombel

Demikian juga disampaikan oleh Sekretaris LPP NTB, Sri Hastuti, bahwa temuan kerugian yang telah dikembalikan tersebut murni sifatnya administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Seperti pengembalian sisa pembelian tiket dari anggaran yang sudah diberikan kepada penerima beasiswa.

“Sudah kami kembalikan. Karena memang yang 87 juta itu adalah sisa dana. Misal kita menganggarkan pembayaran tiket 30 juta, tapi real costnya 27 juta. Sisanya 3 juta. Itulah yang kita kembalikan. Itulah rinciannya sampai ada catatan sebanyak 87 juta,” terang Tuti.

Sehingga ia memastikan bahwa LPP NTB telah melaksanakan seluruh rekomendasi yang menjadi catatan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2020. Termasuk beberapa diantaranya mengenai penundaan keberangkatan mahasiswa NTB yang akan melaksanakan study di Rusia.

“Karena Negara Rusia saat itu tutup border untuk orang asing sampai dengan hari ini. Tetapi mereka telah melaksanakan perkuliahan sejak Oktober 2020. Sehingga BPK RI memberi catatan, jika hingga 30 Desember 2021 belum juga berangkat ke Rusia, maka beberapa komponen beasiswa seperti biaya hidup harus sudah dikembalikan,” pungkas Tuti.

Baca juga:  PPDB Online, SMPN 1 Unter Iwes Galau

Hal tersebut juga digaris bawahi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, H. Ahmad Masyhuri, yang menanganani langsung anggaran program beasiswa NTB. Ia memastikan seluruh rekomendasi LHP BPK untuk program beasiswa NTB akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan penyempurnaan pengelolaan beasiswa NTB pada tahun 2021. Termasuk beberapa komponen beasiswa yang harus dikembalikan oleh mahasiswa jika tidak jadi berangkat ke Rusia.

“Walaupun mereka saat ini belum berada di Rusia, tetapi mereka sebenarnya telah mengikuti perkuliahaan secara online dan membayar biaya Pendidikan yang dibebankan. Sehingga nanti ketika batas waktu yang diberikan oleh BPK telah tiba, mereka diwajibkan mengembalikan beberapa komponen beasiswa, seperti biaya hidup di luar negeri,” tutup Masyhuri. (Red)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...