Terkait WNA, PMII Sumbawa Ancam Demo Besar-besaran

Bagikan berita

SUMBAWA, Samotamedia.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sumbawa akan demo besar-besaran untuk mempertanyakan dokumen keimigrasian Warga Negara Asing (WNA) asal China yang saat ini diamankan pihak Imigrasi.

Ketua PC PMII Sumbawa Andi Muhammad Yusuf dalam keterangan tertulis meyakini para WNA itu menyalahi aturan keimigrasian. Sebaliknya meragukan pernyataan pihak Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa di sejumlah media massa.

”Bagaimana bisa kami percaya kalau tidak menyalahi izin tinggal. Mereka datang ke sini untuk bekerja di tambang ilegal. Imigrasi harus transparan. Buka kepada publik dokumen apa yang dimiliki WNA itu,” tantang Andi Muhammad Yusuf, Jumat (10/3/2023).

PMII mengaku telah melakukan investigasi terkait keberadaan WNA di Kabupaten Sumbawa. Dari hasil penelusuran tiga WNA yang dirampok itu bekerja di tambang ilegal yang ada di Kecamatan Lantung. Jumlah mereka bahkan lebih dari tiga orang.

”Coba kalau WNA itu tidak dirampok, Imigrasi pasti tidak berbuat apa-apa. Buktinya sampai sekarang WNA yang masih bekerja di sana tidak ditahan,” katanya.

Ketua PMII menegaskan, keberadaan para WNA di tambang liar Lantung melanggar Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Pasal 26 Ayat 1 Huruf c disebutkan bahwa pemberi kerja wajib memfasilitasi TKA untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan bahasa Indonesia.

”Para WNA itu tidak bisa berbahasa Indonesia karena tidak pernah mengikuti pelatihan bahasa Indonesia. Susah si karena pemberi kerja kepada TKA itu juga seperti siluman. Usahanya tak berizin jadi seluruh ketentuan perundang-undangan mereka tabrak semua,” ujarnya.

Oleh karena itu, selain meminta aparat keamanan, pemda dan pemprov untuk segera mengambil sikap tegas menutup tambang liar di Lantung. Dia juga meminta Imigrasi Sumbawa untuk melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana diatur dalam Perpres 20 Tahun 2018 Pasal 33 Ayat 1 Huruf b, bahwa pengawasan TKA dilakukan oleh Imigrasi selaku pihak yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

UU Nomor 6 Tahun 2011 yentang Keimigrasian, pasal 124 juga menegaskan sanksi bagi orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberikan pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di wilayah Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000.

Begitu juga dalam pasal 125, setiap orang asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda Rp 300.000.000.

”Jadi Imigrasi jangan main-main. Apalagi sampai tidak memproses TKA yang sudah ditahan. Kami akan turun aksi besar-besaran ke Kantor Imigrasi. Biar masyarakat semua tahu kalau selama ini Imigrasi tidak becus bekerja,” pungkasnya. (Red)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...