Waspadai Wartawan Abal-abal, PWI Sumbawa: Endingnya Pemerasan

Bagikan berita

SUMBAWA -Profesi wartawan yang strategis kian menjadi incaran baru yang menggiurkan. Tak heran banyak orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang jurnalistik, nekat mendirikan perusahaan pers.

Hal inilah yang menyebabkan maraknya pertumbuhan media massa, tak terkecuali media abal-abal.

Ketua PWI Sumbawa, Zainuddin SE menjelaskan, media abal-abal ini mempekerjakan wartawan secara sembarangan. Tanpa dibekali keterampilan jurnalistik.

Wartawannya bergentayangan hanya dengan berbekal kartu pers yang dibuatnya sendiri.

Para wartawan minus kompetensi inilah yang sering disebut masyarakat sebagai wartawan abal-abal atau wartawan Bodrex.

Secara kasat mata, penampilannya seperti wartawan profesional. Memiliki kartu pers, namun tidak memiliki perusahaan media tempatnya bekerja.

Kebanyakan mereka berdalih bekerja di perusahaan yang kantor redaksinya berada jauh di luar daerah.

”Orang-orang seperti ini berada di semua daerah tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa,” kata Zen, Jumat (11/6).

Wartawan abal-abal ini kecenderungannya lebih agresif dalam mencari informasi. Namun tidak menghasilkan karya jurnalistik.

Mereka kerap bermain di media sosial dengan tulisan yang sangat jauh dari kaidah-kaidah jurnalistik. Bahkan kontennya cenderung opini yang menghakimi.

Menurut Ketua PWI, keberadaan oknum seperti ini merusak citra wartawan profesional. Mereka tidak menjadi pilar demokrasi melainkan menjadi parasit social. Sebab dalam tindakannya kerap berlaku premanisme dan ujung-ujungnya pemerasan.

Baca juga:  Bawa Sabu dari Dompu, Dua Pria Dicegat di Posko Covid-19 Gerbang Timur

“Mereka datang menemui narasumber layaknya wartawan sungguhan. Tapi prakteknya mereka menggunakan cara-cara pemaksaan, intimidasi dan memeras. Yang memperihatinkan sebagian masyarakat menggeneralisir, sehingga akibat prilaku wartawan abal-abal itu, wartawan sungguhan terkena getahnya,” ujarnya.

Persoalan itu menjadi PR besar bagi PWI Sumbawa ke depan. PWI bersama organisasi persnya lain terutama yang menjadi konstituen Dewan Pers seperti AJI, IJTI dan SMSI akan bergandengan tangan meminimalisir praktek-praktek yang tidak hanya merugikan profesi wartawan itu sendiri tapi juga masyarakat.

Untuk menjadi pembeda dengan wartawan abal-abal, ungkap Zen, PWI terus menekankan anggotanya agar dalam menjalankan tugas jurnalistik harus selalu berdasar pada prinsip-prinsip etika dengan mengacu pada kode etik jurnalistik.

PWI juga akan terus meningkatkan profesionalitas dan kompetensi anggotanya. Salah satunya dengan melaksanakan program Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Saat ini sebutnya, PWI Kabupaten Sumbawa memiliki anggota sekitar 35 orang. Sebagian dari mereka telah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW).

UKW ini penting dilakukan, selain menjadikan wartawan professional sekaligus memberangus wartawan yang abal-abal.

Baca juga:  Jarot-Mokhlis Gugat Hasil Pilkada Sumbawa ke MK, Klaim Banyak Bukti Kecurangan

Kemudian manfaatnya adalah untuk publik, yaitu mendapatkan informasi dari wartawan yang berkompeten.

Sekretaris PWI Sumbawa, Abu Sofyan Muchtar memambahkan, profesi wartawan dituntut memiliki sertifikasi seperti halnya profesi lain.

”Ini penting untuk membedakan antara mereka yang sungguh-sungguh berprofesi wartawan, dengan mereka yang hanya berpura-pura menjadi wartawan dengan tujuan mendapat keuntungan finansial dan berbagai kemudahan layaknya seorang wartawan,” kata Bang Ancus, akrabnya disapa.

Salah satu ciri wartawan abal-abal, kata dia, tidak bertatakrama jurnalis. Meremehkan bahkan cenderung mengancam dan memeras narasumber.

Dewan pers selalu menekankan, agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat untuk memerangi praktek penyalahgunaan profesi wartawan.

Masyarakat diminta melaporkan aktivitas-aktivitas tidak profesional yang mengatasnamakan wartawan kepada kepolisian.

Kepada masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah, Ancus berharap agar cermat dalam mengidentifikasi wartawan atau media serta tidak segan-segan menanyakan identitas wartawan dan mengecek kebenaran maupun status media tempatnya bekerja.

Jika tidak jelas, masyarakat berhak tidak meladeni atau menolak untuk diwawancarai. Sebab wartawan profesional selalu menggunakan cara-cara etis dalam mencari informasi. (Red)

Bagikan berita

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

berita terkait

Cari Berita Lain...