SUMBAWA,Samotamedia.com – Berbagai upaya dilakukan KPU Sumbawa dalam menyukseskan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Salah satunya dengan membangun kemitraan dengan media massa.
Dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat sekarang ini, KPU menilai keberadaan media massa sangat penting. Sebagai penyuplai informasi, baik tahapan Pilkada maupun pembelajaran politik kepada pemilih.
”Kami harap media bisa membantu dalam mensukseskan Pilkada secara bersama-sama,” harap Ketua KPU Sumbawa, Muhammad Wildan M.Pd dalam acara silaturrahmi KPU dengan media massa di kantor KPU Sumbawa, Rabu (12/8/2020).
Diungkapkannya, tahapan Pilkada saat ini masih dalam proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih. Sesuai jadwal, Coklit dilakukan mulai 15 Juli lalu dan berakhir 13 Agustus.
”Hasil pencoklitan nanti akan dibawa ke rapat pleno. Untuk selanjutnya dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dari PPS, PPK dan Kabupaten. Selanjutnya DPS diturunkan lagi ke PPS untuk diumumkan lagi melalui PPS,” terangnya.
Sedangkan pada 28 Agustus hingga 3 September dilanjutkan dengan pengumuman pendaftaran, 4-6 September pendaftaran.
Sementara itu, Kordinator Divisi Sosialisasi Muhammad Ali, S.IP menambahkan, media massa adalah sarana penyuplai informasi yang efektif di tengah suasana pandemi corona seperti saat sekarang ini.
Oleh karenanya, kerjasama yang baik insan pers sangat dibutuhkan. Agar setiap informasi tahapan Pilkada sampai kepada masyarakat. Tidak hanya di kota namun juga di pelosok desa.
”Kami harap media dapat membantu kami secara maksimal dan masif. Agar informasi tahapan sampai kepada masyarakat. Tidak hanya kota melainkan juga desa dan wilayah terpencil,” katanya.
Di samping itu, Ali juga mengingatkan pentingnya netralitas media massa. Jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan pasangan calon tertentu.
Karena hal tersebut (Memihak) di samping merusak reputasi media bersangkutan, juga merugikan pemilih, pasangan calon dan juga penyelenggara. Sehingga harapan Pilkada Pandai (Partisipatif, Aman, Damai dan Berintegtitas) akan sulit terealisasi.
”Kami harap media juga tetap netraI. (Kalau tidak) ini berbahaya bagi masyarakat, calon juga penyelenggara. Kami ingin konsep Pandai tidak hanya di miliki oleh KPU. Tapi juga media, Paslon dan pemilih,” harapnya.
Menurut Ali, Pilkada Pandai telah disosialisasikan. Termasuk kepada semua partai politik. Baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak. (red)
